FGD ini dimaksudkan untuk menyuarakan inovasi teknologi pengelolaan migas di laut dalam, khususnya Blok Masela, di wilayah Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan hasil uji riset FLNG yang dilakukan ahli hidrodinamika bangunan apung dari ITS, Prof Ir Eko Budi Djatmiko MSc PhD, kondisi laut di Indonesia memiliki ukuran gelombang dan angin laut yang tidak stabil di laut lepas. Riset FLNG ini dilakukan di laut dalam Blok Masela yang memiliki kedalaman laut 600 – 700 meter.

Namun, permasalahan pun muncul, penyaluran pipa dari laut dalam ke kapal FLNG ini sangat sensitif terhadap gerakan kapal, sehingga aliran dalam pipa dikhawatirkan terhenti. Melalui pengujiannya, Eko menjelaskan sampai saat ini permasalahan itu sudah teratasi. "Pengujian sudah dilakukan dari riset ITS sejak tahun 2006, kita solusikan perluasan lebar dan panjang kapal, hingga saat ini kapal tidak ada masalah," jelas dosen Jurusan Teknik Kelautan dalam diskusi ini.

Selain itu, Wakil Rektor IV ITS, Prof Dr Ketut Buda Artana ST MSc juga menjelaskan pengelolaan migas di laut dalam Blok Masela. Konsep darat yang digunakan saat ini adalah penyaluran sumber daya migas dari laut dalam menggunakan pipa untuk dialirkan ke pulau terdekat.

Selanjutnya, pengolahan sumber daya, baik pendinginan maupun pemanasan sebelum didistribusikan ke pembangkit, akan dilakukan di pulau tersebut. "Permasalahannya adalah peletakan pipa di dasar laut yang melalui daerah rawan gempa akan mengakibatkan gangguan pada pipa penyalur migas ke daratan," papar ahli transportasi LNG dan Safety itu. 

Hasil diskusi konsorsium tersebut menjawab permasalahan yang dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menkomaritim) RI mengenai permasalahan Blok Masela sejak beberapa bulan lalu. Tak sabar dengan wacana yang sudah dicanangkan bertahun-tahun, Ketut mengatakan bahwa hasil konsorsium ini nantinya perlu digencarkan dan segera terealisasikan.

Bahkan ITS sudah mengadakan kajian resmi dan riset yang bekerjasama dengan PT PAL, Laboratorium Hidrodinamika Indonesia (LHI) BPPT, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). "Upaya ini harus segera terlaksana. Mudah-mudahan hasil kami ini sangat akademis dan objektif," pungkas Ketut. (riz/tj)