Dijelaskan oleh menteri Kebijakan Publik BEM ITS 2014/2015 Noor Muhammad Ridha, aksi tersebut dikemas dalam bentuk sidang rakyat dan diikuti oleh perwakilan dari 57 universitas. Tuntutan yang disampaikan pun merupakan hasil kajian dari seluruh universitas, sehingga menyeluruh pada semua bidang. "Karena ITS merupakan koordinator isu bidang maritim, jadi kami lebih menyoroti perihal kebijakan maritim Jokowi-JK," jelasnya.
Bersama dua orang mahasiswa ITS lain, yakni M Ikhwan Rakhman dan Alip Dwi Sulistiawan, Ridha meminta kejelasan terkait proyek tol laut hingga kebijakan fiskal pemerintah yang dirasa kurang tepat. Salah satunya ialah pendanaan tol laut yang juga didanai pihak swasta. "Lalu, nanti akan masuk kemana keuntungan tol laut tersebut? Kami juga mempertanyakan bagaimana kesiapan pemerintah melaksanakan proyek ini," ungkap mahasiswa Jurusan Teknik Perkapalan ini.
Di samping itu, beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dianggap justru merugikan industri maritim Indonesia. Salah satunya perihal proses pengadaan kapal. Orang Indonesia harus membayar pajak untuk membeli komponen kapal, sedangkan tidak dengan perusahaan pelayaran yang membeli kapal utuh dari luar negeri. Akibatnya, galangan lebih difungsikan untuk memperbaiki daripada membuat kapal. "Padahal, kalau hanya memperbaiki tidak dapat meningkatkan kemampuan pekerja kita," ujar Ridha.
Lain halnya dengan hasil kajian BEM Universitas Diponogoro mengenai masalah energi. Dijelaskan Ridha, hal yang menjadi sorotan ialah proyek pengadaan listrik 3500 MW yang akan ditangani oleh perusahaan swasta. Ini dikhawatirkan menjadi cikal bakal monopoli pihak swasta dalam menentukan tarif listrik. "Entah ini karena pemerintah memang tidak mampu atau malah malas. Seharusnya hal yang menyangkut hidup masyarakat ada di tangan pemerintah," ucap mahasiswa asal Bandung tersebut.
Di bidang kesehatan, mahasiswa mengkritik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dianggap kurang inovasi dan hanya re-branding dari program pemerintahan sebelumnya. Pemerintah juga dianggap lambat dan kurang tepat dalam menangani bencana asap yang melanda Sumatera dan Kalimantan. "Langkah pemerintah dalam membuat kanal justru dinilai akan memperluas kebakaran hutan, " kata Ridha.
Serangkaian evaluasi yang menjadi tuntutan mahasiswa pada sidang rakyat tersebut akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa Jokowi-JK dinilai kurang selama satu tahun pertama kepemimpinannya. Mahasiswa pun menuntut agar pemerintah segera menindaklanjuti tuntutannya atau Jokowi-JK akan diminta turun dari jabatannya.
Menelan Kekecewaan
Memang, sidang rakyat berhasil memaparkan evaluasi pemerintahan Jokowi-JK selama satu tahun, namun ternyata mahasiswa harus menelan pil pahit. Mereka tak dapat bertemu Presiden Jokowi secara langsung dan hanya menyampaikan hasilnya kepada Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo.
Proses diskusi perihal evaluasi pemerintahan Jokowi-JK dengan Eko turut menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya ialah Eko setuju untuk menjadi jaminan aksi mahasiswa hingga Presiden Jokowi datang. "Namun, Pak Eko justru menghilang dan menyebabkan kekesalan mahasiswa. Kami merasa dibohongi," cerita pria berzodiak libra tersebut.
Meski begitu, Ridha berharap supaya Eko tetap menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada Presiden Jokowi. Pemerintah juga diharapkan memberikan respon positif terhadap mahasiswa yang akan terus mengontrol jalannya pemerintahan. "Karena kami tak sekadar aksi, namun juga berusaha membantu dan bersedia memberi solusi. Seperti penggalangan dana untuk bencana kabut asap dan sebagainya," pungkasnya. (ayi/akh)
