Layanan tol laut yang dimaksud pemerintah adalah pembangunan berbagai sarana transportasi laut yang berputar secara periodik dari satu pulau ke pulai lain di Indonesia. Diakui Raja Oloan Saut Gurning ST MSc PhD, tol laut akan menjadi solusi paling tepat mengatasi kesetimbangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. "Dengan tol laut, beban biaya logistik nasional akan mampu ditekan," ungkap dosen Jurusan Teknik Sistem Perkapalan ITS tersebut.

Pria yang akrab disapa Saut ini menambahkan, untuk merealisasikan hal tersebut, pemerntah harus menyediakan sarana multimoda, sumber daya manusia, sarana angkutan laut, dan sistem manajemen yang mumpuni. Selain itu, dana fantastis senilai Rp 1500 triliun juga harus dipersiapkan. Menurut Saut, beberapa hal ini belum mampu dipenuhi oleh pemerintah sepenuhnya. Pembangunan tol laut pun dirasa macet.

Salah satu hal yang menjadi indikator adalah nihilnya pelabuhan skala ekonomi besar di Indonesia. Hal ini turut mengakibatkan jumlah terminal kargo curah kering di pelabuhan sedikit. "Padahal, komoditi curah kering seperti kedelai, beras, dan jagung adalah yang paling dibutuhkan masyarakat," ujar Saut prihatin.

Tak hanya itu, Saut menilai kurangnya keinginan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan tol laut juga menjadi salah satu penghambatnya. "Untuk membangun pelabuhan, kendala terbesarnya adalah keterbatasan tanah yang disediakan oleh pemerintah daerah," terangnya.

Lebih lanjut, sarana multimoda yang tersedia juga perlu ditingkatkan efektifitasnya. Saut pun percaya mahasiswa ITS, khususunya Fakultas Teknologi Kelautan (FTK), memiliki potensi besar untuk turut membantu menyelesaikan masalah ini. "Saya tantang mahasiswa FTK untuk berinovasi membuat Kapal Ro-Ro dengan fasilitas multi-deck. Ini salah satu cara untuk mengoptimalkan tol laut," cetus Saut.

Di sisi lain, pemerintah juga harus tegas dalam memberlakukan asas cabotage. Yakni asas yang mengatur hak-hak khusus kapal dalam negeri untuk melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia. Saut mengungkapkan, telah ada beberapa negara yang menginginkan Indonesia menghapus kebijakan tersebut untuk mempermudah kapal negaranya masuk ke wilayah Indonesia. "Tanpa asas cabotage, industri kemaritiman di Indonesia akan memiliki masa depan suram," ungkap Saut.

Di akhir, Saut menekankan, mahasiswa ITS seharusnya memiliki peran besar dalam proyek yang diperkirakan memakan waktu 5 tahun ini. Sebab, ITS dikenal sebagai institut yang memiliki perhatian lebih terhadap dunia maritim. Dijelaskan Saut, tol laut belum baik pada sisi bisnis dan pelaksanaannya. "Inilah tugas kalian (mahasiswa ITS, red) nanti untuk mewujudkannya. Jangan sampai apatis terhadap permasalahan ini," tegasnya. (ayi/man)