Eko mengatakan, saat itu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kebijakan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sehingga Rektor ITS akhirnya meminta untuk dibentuk tim ini. "Hal ini dilakukan karena salah satu visi yang diusung ITS juga sama, yaitu mengembangkan bidang kelautan. Ini tanggung jawab kita," tegasnya.
Anggota dari tim ini pun bukan hanya berasal dari Fakultas Teknologi Kelautan saja, tetapi juga dari jurusan lain. Menurut Eko, saat ini anggotanya sudah mencapai lebih dari dua puluh orang yang terdiri dari dosen dari beberapa jurusan. "Meski begitu, anggota dari FTK (Fakultas Teknologi Kelautan, red) tetap mendominasi yaitu sekitar delapan orang," jelas dosen Jurusan Teknik Kelautan ini.
Menurut Eko, program terdekat yang akan dilaksanakan adalah rancang bangun radar maritim dan udara serta perencanaan infrastruktur pulau – pulau kecil. Selain itu juga ada rancang bangun produk militer, digitalisasi energi laut, manajemen pelabuhan dan restorasi terumbu karang. "Dalam implementasi rancang bangun kapal, kami juga bekerjasama dengan National Ship Design and Engineering Center (NaSDEC)," paparnya.
Sementara itu, untuk pengembangan pulau-pulau kecil, tim ini juga sedang melaksanakan program Sustainable Island Development Initiatives (SIDI). Dalam program yang berjalan di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ini, mahasiswa bisa ikut berpartisipasi. "Karena sejujurnya kita pasti juga membutuhkan ide-ide cemerlang mahasiswa dalam pengembangan pulau-pulau kecil ini," ujarnya kepada ITS Online, Rabu (21/1).
Untuk aktivitas tim ini sendiri, Eko menjelaskan bahwa saat ini mereka masih sulit untuk mengadakan rapat rutin. Alasannya adalah kesibukan dari masing-masing anggota yang berprofesi sebagai dosen. "Dulu di awal kita melakukan rapat rutin, tapi sekarang sudah jarang karena anggota semakin sibuk," ungkap Eko.
Belum Ada Pendanaan Khusus
Meski sudah berjalan, ternyata tim ini belum mendapatkan pendanaan khusus dari Rektor ITS. Menurut keterangan Eko, hal ini terjadi karena tim ini dibentuk ITS untuk menyiapkan program kerja yang mendukung kebijakan pemerintah di bidang maritim saja.
Namun, menurut Eko, hal ini masih belum pasti karena bergantung pada implementasinya. Sehingga menurutnya masalah pendanaan hingga saat ini belum bersifat krusial. "Toh program yang kita susun bisa berjalan di bawah LPPM," pungkasnya. (pus/fin)