Lutfi Kuncoro SH, tim PTN-BH ITS menjelaskan bahwa proses pengesahan statuta PTN-BH dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) ini masih dalam proses pengajuan statuta. Sehingga, pembahasan oleh empat menteri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi(MenpanRB), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud, sekarang Dikti Ristek) akan terus dikaji.

"Pertama kita ajukan dan karena usulan ini di luar Prolegnas (Program Legislasi Nasional), maka harus dilaporkan ke presiden untuk diatur ulang," ungkap Lutfi menjelaskan proses yang memakan waktu lama.

Usulan yang dikaji oleh keempat menteri ini masih berbentuk draft dan akan dikembalikan lagi untuk dibenahi hingga sesuai dengan UU yang berlaku. Lutfi juga menyatakan proses PTN-BH ITS saat ini hanya tinggal menunggu pengesahan oleh Presiden.

"Jika dalam draft usulan tersebut perlu perbaikan, maka akan dikembalikan dan kita benahi. Prosesnya akan continue. Kemudian akan disahkan dan diserahkan kepada Sekretariat Negara (Setneg) dan menunggu ditandatangani oleh Presiden," jelasnya lagi.
 
Lutfi menambahkan, forum komunikasi ini merupakan forum yang terakhir diadakan. Sebelumnya, kegiatan ini sudah dilaksanakan di tiga PTN lain yang berstatus PTN-BH baru. "Beberapa pekan yang lalu, telah diadakan forum komunikasi secara berurutan di Undip, Unpad dan Unhas. Yang terakhir ini, ITS menjadi tuan rumahnya," kata Lutfi.

Sama seperti forum sebelumnya, forum komunikasi membahas mengenai persiapan apabila draft usulan tersebut disahkan hingga ditandatangani oleh presiden. Ir Muhammad Faqih MSA PhD, Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Perencanaan, dilihat dari segi administratif ITS sudah memenuhi syarat. Antara lain, dari segi mutu, seperti karya ilmiah dan akreditasi institusi, program studi dan internasional, tata kelola, afirmasi dan bantuan, serta masih banyak kriteria lainnya.

Ia menambahkan bahwa dalam kesempata tersebut juga akan digelar forum untuk membahas permasalahan bersama. Forum tersebut diadakan sambil menunggu pengesahan statuta PTN-BH itu sendiri. "Masalah yang dibahas misalnya indeks Universitas Riset Bertaraf Internasional (URBI) yang telah dikembangkan ITS, usulan Organisasi Tata Kelola (OTK) PTN-BH ataupu mengenai proses pemisahan aset di PTN serta beberapa langkah bersama selanjutnya," pungkas Nur. (riz/ran)