Kepala Bagian Akuntansi BKSP, Dra Luh Gede Sunaryati mengatakan, setiap tahunnya BKSP memilki tanggung jawab untuk melaporkan BMN kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menurutnya, seluruh aset yang dimilki ITS harus dilakukan inventarisasi. ”Oleh karena itu, membuat sistem keuangan yang terintegrasi begitu penting,” ujarnya.

Selama ini, manajemen aset yang diterapkan ITS tidak terpusat pada BKSP, melainkan diserahkan ke masing-masing unit dan jurusan. Sehingga, pengelolaannya kurang terkontrol dengan baik. ”Misalnya ada unit yang mengajukan belanja modal gedung, tetapi realisasinya hanya perbaikan gedung, sehingga tidak sesuai,” tutur Luh kepada ITS Online.

Pada sistem baru ini, semua unit akan disatukan dalam sebuah sistem terintegrasi. Apabila ada unit yang mengusulkan belanja modal gedung atau pun perbaikan aset, operator pusat di BKSP akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sehingga nantinya realisasi akan sesuai dengan apa yang diusulkan. ”Apabila yang diusulkan tidak sesuai dengan data inventaris yang ada, secara otomatis akan tertolak,” terang Agus Dwi Purwolastono SE, Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan ITS.

Agus menambahkan, tidak hanya komputerisasi inventaris aset saja yang nantinya akan dilakukan, tetapi juga pemberian label pada seluruh aset yang dimiliki ITS. ”Seperti meja, laptop, dan seluruh barang milik negara lainnya,” paparnya. Selain itu, seluruh ruangan di ITS juga akan memiliki data inventaris yang ditempel pada dinding. ”Masing-masing barang juga ada penanggungjawabnya,” imbuh pria asli Surabaya ini.

Dalam workshop yang digelar di Gedung Rektorat ITS ini, peserta juga memperoleh materi tentang mekanisme memasukkan data dan installing sistem. Di akhir, peserta melakukan simulasi secara langsung mengenai teknik inventarisasi terpusat yang telah diberikan.

Luh dan Agus berharap, adanya sistem baru ini dapat mempermudah kinerja BKSP dalam mengontrol dan menyusun laporan keuangan di ITS. Selain itu, keduanya juga berharap semua aset ITS dapat tercatat dan data yang masuk lebih akurat. ”Kami berharap, pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (mis/ali)