Agus Budianto, Kepala Dinas Perkapalan dan Transportasi SKK Migas yang bertindak sebagai pembicara mengatakan, bila dibandingkan dari waktu ke waktu, eksplorasi cadangan minyak bumi yang dilakukan oleh Indonesia semakin meningkat. ”Tak tanggung-tanggung, Indonesia menempati peringkat kelima dari 85 negara pengeruk terbanyak cadangan minyak bumi dunia pada tahun 2012,” jelasnya.

Ia menjelaskan kondisi kekinian Sumber Daya Alam (SDA) minyak nasional yang konon katanya hanya bersisa 4,4 milyar barel saja. Beruntung, cadangan SDA gas buminya masih bersisa 112,5 triliun kubik. ”Makanya pemerintah menerapkan kebijakan penggunaan energi berbahan dasar gas bumi untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari rakyat Indonesia,” terang Agus.

Tak lupa, perihal seperti apa status kepemilikan SDA tersebut dan dampak terhadap perekonomian nasional juga diulas dalam seminar berdurasi dua jam ini. Menurutnya, sebagian besar produksi minyak bumi Indonesia saat ini memang tengah dikuasai oleh pihak asing. ”Berdasarkan survei SKK Migas per Januari 2013 silam, PT Chevron Pacific Indonesia menguasai lebih dari 39 persen,” tambahnya.

Pernak-pernik soal aliran dana yang berasal dari sektor migas juga menjadi materi yang tak kalah menarik dalam gelaran ini. Soal pembagiannya, Agus menyatakan meski hak eksplorasi lebih banyak dikuasai oleh pihak asing, namun Indonesia tetap mendapatkan keuntungan yang menggiurkan. Ia menyebutkan tak kurang dari 85 persen hasil pengerukan migas nasional disalurkan ke kantong pemerintah Indonesia, sisasnya baru diserahkan untuk perusahaan pengelola.

Ia melanjutkan, meski SKK Migas merupakan badan yang berfungsi dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas nasional, badan ini juga turut berperan dalam membuat kebijakan-kebijakan seputar migas. ”Semua yang ada di bawah permukaan tanah di NKRI itu milik pemerintah, menurut amanat UUD 1945 pun itu digunakan untuk memakmurkan rakyat Indonesia,” ungkap Agus. Sehingga ia yakin apapun yang dilakukan pemerintah terkait kebijakan Migas semata-mata demi kepentingan rakyat Indonesia.

Agar Mahasiswa ITS Tahu
”Kita mau mahasiswa ITS itu tahu permasalahannya secara jelas, terlebih isu ini sangat kental dengan latar pendidikan kami di Fakultas Teknologi Kelautan (FTK),” terang Muhammad Alwan Muchlis Reza, Ketua Biro Kajian Strategis Himatekla ITS.

Di akhir, Alwan berharap relevansi isu ini tidak hanya terasa saat ini saja. Ia membayangkan jika budaya diskusi seperti ini bisa bertahan lebih lama, ten tunya akan manfaat yang jauh lebih baik. ”Setelah atmosfernya terbentuk, kami ingin diskusi lebih efektif apalagi ketika kita menggelar kajian-kajian atau semacamnya,” tutupnya. (man/nir)