Kerjasama yang dilakukan ITS dan BPKP merupakan salah satu bentuk partisipasi ITS dalam pelaksananaan program Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bidang Good University Governance. Prof Dr Ir Tri Yogi Yuwono DEA menjelaskan bahwa kerjasama tersebut merupakan salah satu niat ITS agar dapat menjadi kampus yang lebih baik lagi. ”Setelah adanya MoU ini nantinya kami juga akan meminta pendampingan ke kejaksaan sehingga teman-teman yang bekerja ITS dapat lebih baik lagi,” terang Yogi.

SPIP dan peranannya bagi kampus juga dipaparkan oleh Dr Binsar H Simanjuntak Ak MBA CMA CFrA CA, Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam. Menurutnya, SPIP sendiri merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya tujuan organisasi. ”Kegiatan tersebut dilakukan  dengan kegiatan yang efektif dan efisien dalam lingkup  pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut sesuai dengan PP 60/2008,” terang Binsar.

Beberapa peranan SPIP untuk perguruan tinggi diantaranya yaitu meningkatkan tata kelola universitas yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas negara. ”Dengan menerapkan SPIP juga dapat meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia,” imbuh Binsar.

Tak hanya untuk perguruan tinggi, SPIP pun turut berperan dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satunya yakni  membantu agar pekerja dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Binsar pun menerangkan bahwa SPIP dapat menjadi early warning dalam memanajemen resiko serta membangun tata kelola negara.

Binsar pun manambahkan bahwa BKBP turut membina dalam proses penyelenggaraan SPIP tersebut. Nantinya, BKBP akan membantu dalam penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan dan sosialisasi SPIP. ”Bila akan melakukan konsultasi juga dapat menemui BPKP,” terang Binsar.

Di akhir workshop, Binsar pun berharap agar tindak korupsi di Indonesia semakin berkurang. Pasalnya, saat ini saja telah beredar berita mengenai banyaknya jumlah Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia yang tersandung kasus korupsi. ”Karena itu saat ini kami gencar melakukan strategi khusus untuk menanggulangi kasus korupsi yang ada di Indonesia,” tutup Binsar. (sha/izz)