Blok Mahakam memang menjadi salah satu sumber migas terbesar di Indonesia. Tempat ini memiliki luas area sebesar 4.008 kilometer persegi, dengan kedalaman dua sampai 93 meter. Tak heran, jika tambang migas ini menjadi incaran oleh perusahaan-perusahaan migas di dunia.

Sejak Maret 1967, Blok Mahakam secara resmi dikelola oleh Total, salah satu perusahaan pengelola migas terbesar di dunia yang bermarkas di Kanada. Berbagai perpanjangan kontrak seringkali diajukan ketika kontrak Blok Mahakam akan berakhir. Pemerintah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini selalu menerima tawaran tersebut. Hingga akhirnya, selama 46 tahun aset bangsa ini menjadi lahan bisnis orang asing.

Dr Ir Aryadi Subandrio, pembicara dalam diskusi yang digelar oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS, mengatakan bahwa Blok Mahakam seharusnya dikelola secara penuh oleh Indonesia. Pasalnya, tambang minyak tersebut merupakan aset bangsa yang harus dikelola sebaik-baiknya. "Akan tetapi untuk mewujudkan itu bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan dan resiko yang harus dihadapi," ungkap pria yang berasal dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI).

Hal itu bukanlah tanpa alasan. Sebab, masih banyak resiko yang harus dihadapi Indonesia, dan itu tidaklah mudah. "Untuk teknologi kita mungkin sudah mampu, sedangkan untuk menanggung resikonya, saya rasa kita belum bisa," tambahnya.

Menurutnya, resiko yang terbesar adalah tentang pendanaan. Hingga saat ini, belum ada yang bisa menjamin dan berani mengambil resiko itu. Pasalnya, mengelola gas tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Pengelolaan itu harus melibatkan segala aspek, baik dalam hal teknologi maupun bisnis. "Jika terjadi apa-apa, dana untuk meng-cover dapat dari mana? Apakah APBN?" tuturnya. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk tenang dalam mengahadapi masalah ini.

Dalam paparannya, Aryadi juga mengatakan bahwa hingga saat ini masih belum ada tindakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah jika benar-benar ingin mengelola Blok Mahakam secara nasional. Pemerintah memang memiliki wacana untuk mengelolanya. Rencananya, pengelolaan migas akan dilimpahkan kepada PT Pertamina.

Menurut Aryadi, waktu empat tahun menjelang kontrak berakhir merupakan waktu yang sudah sangat mendesak bagi Indonesia. Ia mengatakan bahwa harus ada tindakan yang cepat oleh pemerintah. "Sejauh ini kita hanya menunggu keputusan pemerintah. Jika belum ada keputusan, kita belum bisa gerak," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa butuh peran dari semua kalangan untuk mengatasi hal ini. Hingga saat ini, Indonesia masih dianggap belum mampu jika bertarung dengan produksi internasional. "Ini menjadi tantangan bagi kita, mari kita pikirkan bersama-sama," katanya.

Sedangkan untuk masalah energi, Indonesia masih dianggap boros dalam pemanfaatannya. Aliran energi juga belum merata di semua wilayah Indonesia. Hal itu disebabkan karena banyaknya tambang migas yang dikelola oleh orang asing. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah  untuk mengelola Blok Mahakam merupakan cara yang tepat untuk mengatasi masalah energi di negari ini.

Terakhir, Aryadi mengatakan bahwa masih banyak orang yang belum tahu mengenai permasalahan energi di negara ini. Menurutnya, harus sering diadakan diskusi terbuka untuk menjelaskannya. "Apalagi bagi seorang mahasiswa, forum-forum membahas hal ini harus sering dilakukan di universitas-universitas. Karena universitas merupakan tempat untuk menguji segala pandangan untuk mendapatkan kebenaran," pungkas Aryadi saat forum diskusi pada Kamis (25/4). (guh/esy)