Industrialisasi yang mengusung konsep Blue Economy (ekonomi biru) menjadi salah satu bahasan penting dalam seminar kali ini. Sebab, konsep ini membutuhkan integrasi antar sektor dalam mewujudkan pembangunan nasional. "Dimulai dari sekarang generasi muda, kita harus mulai memikirkan potensi laut, tidak hanya darat" ujar Dedy H Sutrisna, pemateri pertama.

Blue Economy sendiri sebagai akselerator terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan mandiri, maju, dan berbasiskan kepentingan nasional. Hal itu ditandai dengan munculnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kelautan yang berkualitas.

Ir Hadi Prasetyo ME, pembicara lainnya, lebih mengulas tentang Tantangan Provinsi Jawa Timur dalam Pembangunan Industri Kelautan dan Perikanan Menuju Ekonomi Biru di Abad 21. Ia mengatakan bahwa national connectivity atau keterhubungan nasional menjadi satu hal yang penting dalam membangun ekonomi biru. Keterhubungan ini mencakup transportasi antar pulau, transportasi antar pelabuhan, dan logistik yang terintegrasi.

"Seharusnya pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi juga diberdayakan layaknya pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya,"ungkap Hadi. Baik itu aktivitas maupun fasilitasnya. Misalnya saja, terkait percukaian. Jika diterapkan, maka akan terjadi kelancaran ditribusi logistik.

Selain itu hadi juga mengajak peserta seminar untuk memanfaatkan berbagai sumber daya alam. Menurutnya, pemberdayaan sumber daya kelautan dan pesisir yang sustainability harus dilakukan di Indonesia. "Hasil laut tidak hanya ikan, migas yang berlimpah juga harus diberdayakan dengan sebaik mungkin," tutur Hadi menambahkan.

Sementara itu juga harus dilaksanakan pemberdayaan ekonomi lokal dan nasional. "Ini adalah tugas para mahasiswa dan dosen untuk  tetap melakukan riset dan menciptakan teknologi untuk perekonomian," jelasnya lagi.

Hadi juga menyatakan bahwa industri maritim dan infrastruktur harus ditingkatkan. Di antaranya, industri perkapalan, minyak lepas pantai, perlengkapan bawah laut, pelabuhan laut, dan sea lines.

Laut Indonesia yang menjadi jalur untuk lintas negara pun harus dimaksimalkan pemberdayaannya. "Kita berpotensi kehilangan Rp 100 triliun per tahun jika jalur lintas negara yang melewati Indonesia ini tidak di berdayakan," tuturnya. (m4/ais/esy)