Gerakan ini bukan gerakan baru. Pasalnya, sejak tahun 2010 lalu, Pusat Penelitian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat LPPM ITS, sudah banyak melakukan studi tentang CSR. ”Kami coba meneliti tentang social mapping lengkap dengan evaluasinya,” tutur Dra Agnes Tuti Rumiati MSc, ketua panitia. Oleh karena itu, ketika Bappenas mencoba merangkul perguan tinggi sebagai jembatan antara pemilik modal dan masyarakat maka ITS bersiap diri menjadi ketua panitia perhelatan ini.

Dalam acara tersebut, hadir sebagai pemapar utama, Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Rahma Iriyanti. Pada kesempatan tersebut, Yanti, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa begitu banyak perusahaan yang mempunyai program CSR. Namun penyalurannya ke masyarakat kebanyakan kurang tepat sasaran. Sedangkan, menurut Yanti, akan lebih baik jika pelaku modal dan pemerintah dapat bersinergi guna mempercepat pembangunan nasional.

”Akan sangat membantu pemerintah jika dana CSR tersebut itu tergunakan secara tepat guna,” kata Yanti. Lebih khusus ia menyebutkan, dana CSR tersebut bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam kesempatan yang juga dihadiri oleh beberapa Bappeda di Jawa Timur, PT Semen Gresik, Unilever, dan Sampoerna ini, digelar focus group discussion yang membahas tuntas soal CSR. Termasuk masalah dan kendala yang dihadapi ketika menjalankan program CSR. Banyak di antara pelaku modal tersebut menganggap bahwa pemerintah seolah mempersulit mereka dalam melaksanakan program. Salah satunya yakni masalah perijinan.

Misal saja ketika satu perusahaan hendak melakukan kegiatan sanitasi di salah satu desa. Maka yang menjadi kendala utama adalah masalah perijinan birokrasi.  Hal ini membuat banyak pelaku modal yang akhirnya mencari jalan lebih mudah. Terutama kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan prosedur yang rumit. Seperti kegiatan meramaikan perayaan agama atau menyemarakkan momen-momen tertentu.

Dari diskusi ini, hasilnya akan dirangkum dan direkomendasikan kepada pemerintah sebagai pertimbangan penyusunan peraturan baru yang mengatur tentang CSR. ”Jadi bukan pemerintah yang membuat peraturan, melainkan para pelaku modal sendiri,” kata Yanti. Yanti melanjutkan bahwa pemerintah hanya sebagai fasilitator dan perguruan tinngi sebagai jembatan.

Ia juga menjelaskan, ITS sebagai perguruan tinggi memang sengaja dipilih sebagai jembatan antara pemerintah dan pemilik modal. Hal ini lantaran perguruan tinggi lebih dekat dengan masyarakat dan  diharapkan dapat  turut membantu dalam membuat pemetaan proram CSR. Tak hanya itu, perguruan tinggi juga diharapkan mampu memetakan rantai nilai CSR perusahaan. ”Nantinya, rangkuman pertemuan ini akan diolah lebih lanjut, sehingga bisa dijadikan sebagai pilot rule model untuk bisa diterapkan di provinsi lain,” pungkas Yanti. (fz/fi)