Selama beberapa tahun terakhir, pendaftaran siswa-siswi baru tingkat SD sampai SMA di Surabaya memang melalui mekanisme online. Pengelolaan PPDB berbasis Information Technology (IT) ini dilakukan dengan harapan agar proses ini lebih efektif.

Dalam hal ini, ITS bertindak sebagai penyedia dan pengelola sistem IT PPDB wilayah Surabaya. ”Sejak tahun 2003, ITS sudah dipercaya menangani hal ini,” terang Yudhi Purwananta SKom MKom, Koordinator  IT PPDB Surabaya.

Namun demikian, jasa ini dianggap memiliki kelemahan karena tidak sesuai dengan aturan baru. Hal inilah yang menjadi masalah. Pasalnya, sebagian masyarakat menganggap adanya manipulasi dari database siswa yang bersangkutan saat pengumuman keluar. ”Program ini sudah jadi dengan acuan regulasi PPDB yang lama,” jelas mantan Ketua Jurusan Teknik Informatika ITS ini.

Peraturan tersebut membahas  kuota siswa baru yang diterima namun berasal dari luar Kota Pahlawan. Untuk lulusan dari sekolah Surabaya dan berdomisili di luar kota ini hanya disediakan bangku sebesar satu persen. Begitu juga dengan kuota bagi peserta lulusan dan berdomisili di luar Surabaya.

”Jadi jumlahnya hanya dua persen dari total lulusan untuk setiap sekolah negeri di Surabaya,” tandasnya. Hal ini jelas menjadi polemik tersendiri di kalangan masyarakat. Faktanya, jumlah peserta yang berasal dari dua kategori di atas jumlahnya tidak sedikit saat PPDB Surabaya diterapkan.

Sementara itu, menurut Prof Daniel M Rosyid, tidak ada manipulasi data dalam PPDB ini. Hal ini dikarenakan tim IT ITS hanya sebatas pelaksana kebijakan saja. ”Sistem IT sudah tinggal install, tapi kebijakan itu masuk tiba-tiba,” geram Dewan Pendidikan Jawa Timur ini.

Ia menambahkan, hal ini seharusnya menjadi perhatian tersendiri untuk pejabat pemerintah terkait. Hal ini menyebabkan tidak hanya orang tua murid yang gelisah.

Kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi mengingat bisa menghambat program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang dicanangkan pemerintah. ”Anak-anak yang tidak diterima nanti bisa-bisa keluar dari sistem yang ada,” ujar Daniel.

Ia juga menyarankan dalam hal ini, ITS sebagai penanggung jawab IT dapat memberikan sistem channeling dalam proses ini. ”Artinya memastikan semua siswa mendapatkan sekolah, terutama peserta miskin,” harapnya.

Untuk hal lain, ia mengutarakan agar para kepala wilayah tertentu dapat berkoordinasi dalam penyelesaian polemik ini. ”Terutama bagi peserta yang berdomisili di perbatasan antar daerah, paling tidak ada komunikasi,” tutupnya. (man/nir)