ITS News

Jumat, 19 Desember 2025
21 April 2012, 13:04

Tingkatkan Sistem Drainase, Butuh Peran Masyarakat

Oleh : Dadang ITS | | Source : -

Kebijakan nasional drainase pun menjadi bahasan utama dalam seminar ini.Ir syukrul Amin, Direktur Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPLP) Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, menjelaskan mengenai lima kebijakan nasional yang berhubungan dengan drainase.

Kebijakan pertama membahas seputar pemanfaatan keterpaduan penanganan pengendalian banjir dan sektor terkait berdasarkan keseimbangan tata air. "Salah satu strateginya yaitu mengatur sistem drainase yang bersifat lokal agar berjalan dengan baik," tuturnya.

Cara mengoptimalkan sistem yang ada, rehabilitasi atau pemeliharaan pengembangan dan bangunan baru pun menjadi kebijakan kedua. Sedangkan strategi yang dilakukan adalah penggalian sedimen di Siphon. "Kebijakan ketiga berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola prasarana dan sarana," tambah Syukrul.

Kebijakan keempat berkutat pada dorongan atau fasilitas pemerintah dalam pengembangan sistem drainase yang efektif. Membentuk peraturan dan produk hukum bisa digerakkan sebagai salah satu strateginya. Sedangkan kebijakan yang terakhir lebih mengarah pada pengembangan alternatif pembiayaan.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah sistem drainase membutuhkan biaya yang cukup banyak dalam pengembangannya. ”Salah satu sistem drainase di Jakarta memakan dana yang cukup besar. Kurang lebih mencapai Rp 500 miliar,” imbuh Syukrul.

Diakuinya, banyak kendala yang menyebabkan kurang berjalannya program drainase di Indonesia. Di antaranya, masih lemahnya political will dan keterbatasan pembangunan alat untuk drainase. Kinerja institusi pun masih rendah untuk mengelola sistem tersebut.

”Hal yang sangat dibutuhkan agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan semestinya yaitu peran aktif masyarakat,” tutur Syukrul. Ia menambahkan, peningkatan sistem yang ada juga harus selalu dilakukan.(sha/esy)

Berita Terkait