Terbit pada
Selasa, 3 November 2026
Kampus ITS, Opini — Di tengah gejolak dinamika ekonomi bangsa yang menyebabkan peningkatan harga di berbagai sektor, muncul tuntutan untuk menurunkan kembali lonjakan tersebut. Namun, di tengah seruan tuntutan ini justeru timbul pernyataan tak berempati dari segelintir pihak yang menyatakan bahwa biaya hidup akan tercukupi apabila gaya hidup seseorang diturunkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia melalui antaranews.com, inflasi tahunan Indonesia mencapai angka 3,23 persen pada Oktober 2026. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena harga barang dan jasa yang semakin tinggi. Berangkat dari hal itu, masyarakat mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi tingginya biaya hidup dan menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar.
Di sisi lain, terdapat segelintir masyarakat yang berpendapat bahwa ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar hidup seseorang disebabkan oleh gaya hidup yang berlebihan. Kesalahan berpikir ini timbul akibat kecenderungan untuk menyimpulkan kondisi ekonomi seseorang berdasarkan apa yang ditampilkan di media sosial. Padahal, unggahan aktivitas seperti membeli makanan di restoran dan membeli barang baru tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai finansial seseorang.
Dikutip dari tvonenews.com, terdapat perbedaan mendasar yang perlu dipahami antara gaya hidup dan biaya hidup. Gaya hidup berkaitan dengan pilihan seseorang dalam menjalani kehidupan, termasuk kebiasaan konsumsi, hiburan, dan barang yang ingin dimiliki. Pilihan tersebut umumnya dipengaruhi oleh preferensi dan kemampuan finansial masing-masing individu.
Sementara itu, biaya hidup merupakan pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, hingga kesehatan. Besarnya biaya hidup seseorang bergantung pada banyak faktor, seperti lokasi tempat tinggal, harga barang dan jasa, serta kebutuhan setiap individu atau keluarga.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) RI melaporkan harga bahan dapur seperti minyak goreng rata-rata naik 9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada Oktober 2026 harga beras menyentuh angka Rp14.994, meningkat dibandingkan Januari 2026 di Rp14.218. Hal ini cukup menurunkan daya beli masyarakat karena pendapatan yang diperoleh lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Maka dari itu, tuntutan agar biaya hidup lebih terjangkau tidak sesederhana hanya dengan mengurangi gaya hidup. Walaupun mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak memang dapat menjadi salah satu langkah pengelolaan keuangan. Namun, langkah tersebut tidak langsung menyelesaikan persoalan keterjangkauan kebutuhan pokok, tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.
Dengan demikian, menurunkan gaya hidup dan bijak dalam mengelola keuangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan biaya hidup yang semakin membebani masyarakat. Persoalan ini memerlukan perhatian serta langkah konkret dari pemerintah untuk menekan biaya hidup, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak dan terjangkau. Upaya tersebut menjadi penting agar setiap lapisan masyarakat dapat memperoleh haknya untuk hidup secara layak.
Pada akhirnya, tingginya biaya hidup bukan sekadar persoalan angka, melainkan realitas yang kian menekan kehidupan masyarakat. Mengurai persoalan ini membutuhkan gotong royong seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah yang harus sigap dan tepat dalam merumuskan kebijakan hingga kolaborasi masyarakat untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi sejatinya tentang kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. (*)
Ditulis Oleh:
Ahmad Maulana
Departemen Matematika
Angkatan 2025
