Hadir dalam kegiatan, Kepala Badan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan Republik Indonesia Syarif Widjaya. Pria yang kerap disapa Syarif ini sempat mengupas soal perikanan tanah air. Salah satunya mengenai pentingnya integrasi antara berbagai sektor demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, utamanya para nelayan. Dikatakan Syarif, permasalahan yang dihadapi saat ini bukan hanya soal ilegal fishing dan impor ikan melainkan jauh lebih kompleks. ”Untuk itulah diperlukan kerja sama berbagai pihak karena ini bukan masalah parsial,” katanya.

Sementara saat ditanya mengenai hubungan antara bantuan dari pemerintah dengan kesejahteraan nelayan saat ini, Syarif mengatakan bahwa perlu diadakan pendekatan kawasan. "Tidak cukup dengan pendekatan sektoral seperti memobilisasi para nelayan," katanya.

Pembicara kedua, Kamil, Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Timur (HNSI Jatim) menambahkan perlunya melibatkan Perguruan Tinggi untuk memajukan sektor perikanan Indonesia. Berbagai agenda seperti riset, seminar, dan lokakarya adalah pilihan-pilihan yang bisa ditempuh.

Selain Syarif dan Kamil, pembicara yang juga hadir selama dialog interaktif adalah Direktur Teknik dan Pengembangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Ir. Ajatiman. BKI adalah satu-satunya badan klasifikasi nasional yang bertugas mengkelaskan kapal niaga yang beroperasi di perairan Indonesia. Selain itu, BKI juga bertugas memberikan penilaian atas layak tidaknya sebuah kapal berlayar. Tak heran jika banyak pertanyaan yang dilontarkan terhadap Ajatikman lebih banyak seputar pengklasifikasian kapal kayu di manufaktur kemaritiman Indonesia.

”Kapal kayu tidak diklasifikasikan karena selama ini loss-nya luar biasa,” ujar Ajatiman. Disebutkan alumni Jurusan Teknik Perkapalan ITS ini, hampir setiap bulan kapal kayu ada yang tenggelam karena sangat sulit mengontrolnya, kecuali ada standarisasi dari BKI. Setiap bulan, paling tidak dilakukan pengawasan jika sudah ada pengklasifikasian yang jelas. (fi/nrf)