Terbit pada
Jumat, 25 September 2026
Surabaya, ITS News – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung transisi energi bersih melalui keterlibatan mahasiswanya dalam konferensi internasional ALSA English Fair Model United Nations (MUN) 2026. Forum tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk membahas tantangan global terkait pembangunan berkelanjutan, keadilan energi, serta pemerataan akses dalam mewujudkan proses transisi energi yang inklusif.
Konferensi yang diselenggarakan oleh Asian Law Students’ Association (ALSA) tersebut berlangsung di Gedung AG Pringgodigdo, Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada 12–13 September 2026 lalu. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa Departemen Sistem Informasi ITS Aldiez Rizkia Centrinova dipercaya sebagai Honourable Head Chair atau pimpinan sidang tertinggi di dalam United Nations Human Rights Council (UNHRC).
Di bawah mandat UNHRC, Aldiez memimpin jalannya forum dengan topik pembahasan Ensuring an Equitable Right to Development in the Global Energy Transition. Topik tersebut mengangkat tantangan bagaimana dunia dapat mempercepat transisi energi bersih tanpa mengorbankan hak pembangunan negara berkembang. Dalam kajian AEF MUN 2026, transisi energi global dipandang perlu berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kesenjangan akses teknologi, pendanaan, serta kapasitas antarnegara.
Sebagai Head Chair, Aldiez bertanggung jawab mengarahkan jalannya diskusi yang melibatkan lebih dari 20 delegasi internasional. Forum tersebut mempertemukan berbagai perspektif negara dalam membahas hubungan antara perubahan iklim, pembangunan ekonomi, keadilan energi, serta perlindungan hak masyarakat terdampak. “UNHRC sendiri memiliki mandat untuk mendorong perlindungan hak asasi manusia dan merumuskan rekomendasi kebijakan melalui mekanisme multilateral,” papar Aldiez.
Dalam pembahasan tersebut, dinamika konferensi berlangsung secara intens dengan terbentuknya dua pandangan utama atau bloc dalam merumuskan arah transisi energi global. Bloc pertama yang di dominasi oleh negara maju seperti Belanda, Spanyol, United Kingdom (UK) mengusung pendekatan Human Rights First dengan menempatkan perlindungan masyarakat terdampak sebagai prioritas utama sebelum melanjutkan agenda transisi energi.
Menurut Aldiez, negara-negara yang berada dalam perspektif ini, menekankan pentingnya pemberian kompensasi, penerapan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), dan akses terhadap air bersih. Selain itu, juga pemulihan mata pencaharian, perlindungan masyarakat adat, serta kesejahteraan pekerja dan komunitas lokal.
Sementara itu, Bloc kedua yang di dominasi negara berkembang seperti Republik Demokrasi Kongo, Angola, dan Vietnam membawa pendekatan Finance and Transition First yang menekankan bahwa percepatan pendanaan dan pembangunan infrastruktur energi bersih perlu menjadi langkah awal dalam menghapus sumber kerusakan lingkungan. Negara-negara yang berada dalam perspektif ini dengan mendorong pengembangan energi terbarukan, pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil, transfer teknologi, penguatan industri hijau, serta peningkatan kapasitas negara berkembang dalam menghadapi transisi energi.
Perbedaan pandangan antar-bloc tersebut mencerminkan tantangan utama dalam transisi energi global, yaitu bagaimana memastikan percepatan dekarbonisasi dapat berjalan seiring dengan prinsip keadilan pembangunan. Melalui perannya sebagai Head Chair, Aldiez juga mendorong para delegasi untuk tidak hanya mempertahankan kepentingan negaranya masing-masing, tetapi mencari titik temu melalui solusi yang dapat diterapkan bersama.
Hal tersebut sejalan dengan tujuan MUN sebagai ruang pengembangan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, negosiasi, dan penyusunan solusi terhadap isu global. “Transisi energi bersih bukan hanya tentang menggantikan energi fosil dengan energi terbarukan, tetapi juga memastikan bahwa perubahan tersebut tidak meninggalkan masyarakat dan negara yang memiliki keterbatasan kapasitas,” terang Aldiez.
Ia menambahkan bahwa generasi muda perlu melihat bahwa setiap kebijakan energi memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus dipertimbangkan. “Hal itu agar manfaat dari transformasi energi dapat dirasakan secara merata,” tutur Aldiez mengingatkan.
Pembahasan dalam AEF MUN 2026 menegaskan bahwa transisi energi bersih memiliki tantangan multidimensi. Selain kebutuhan mengurangi emisi karbon, para delegasi juga perlu memperhatikan aspek pendanaan iklim, pemerataan teknologi, perlindungan masyarakat lokal, serta tata kelola sumber daya energi. Study Guide AEF MUN 2026 juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional, mekanisme pendanaan multilateral, serta kebijakan iklim yang mampu menciptakan transisi energi yang inklusif.
Menurut Aldiez, keterlibatan mahasiswa dalam konferensi internasional menjadi langkah penting untuk memperluas perspektif dalam menghadapi isu global. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari keputusan besar, tetapi dari keberanian generasi muda untuk mengambil peran. “Saya percaya mahasiswa ITS memiliki kemampuan menciptakan teknologi masa depan, sekaligus tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi tersebut membawa manfaat bagi manusia, lingkungan, dan dunia yang lebih berkelanjutan,” ungkap Aldiez optimistis.
Melalui partisipasi dalam AEF MUN 2026, ITS turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Khususnya SDG 7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau serta SDG 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim. Upaya tersebut juga selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang mendorong akses energi bersih, kerja sama global, serta transisi energi yang tidak meninggalkan kelompok masyarakat maupun negara tertentu. (*)