Terbit pada
Kamis, 17 September 2026
Kampus ITS, ITS News — Sebagai kampus yang inovatif, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berperan penting dalam menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) kembali menggelar CITIES International Conference, di Auditorium lantai 11, Gedung Research Center (RC), Kamis (17/9).
Rektor ITS Prof Dr (HC) Ir Bambang Pramujati ST MScEng PhD menyatakan bahwa tema Beyond Urban Boundaries: Reconnecting Cities and Regions sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat luas. Menurutnya, topik tersebut mengingatkan pentingnya menghubungkan kembali kota dan wilayah untuk perkembangan yang lebih baik.
Bambang menekankan bahwa sebuah kota tidak pernah dapat berdiri sendiri. Pertumbuhan suatu daerah terikat erat dengan wilayah penyangga, infrastruktur, sistem lingkungan, serta dinamika sosial-ekonomi di sekitarnya. “Dengan demikian, berbagai tantangan modern seperti perubahan iklim dan urbanisasi tidak dapat diselesaikan secara terisolasi,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, seorang ahli Perencanaan Spasial serta Tata Kota dan Wilayah, University of Liverpool Dr Sebastian Dembski memaparkan pentingnya manajemen pertumbuhan perkotaan. Dengan berfokus pada pengendalian lahan dan perlindungan lingkungan, prinsip tersebut dapat tercegah dari ancaman perluasan kota yang tak terkendali.
Fenomena alih fungsi lahan pertanian dan ruang alami menjadi kawasan terbangun, menurut Dembski, dapat berdampak langsung akan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, peningkatan suhu global serta risiko lingkungan lainnya seperti banjir juga menjadi salah satu ancaman nyata.
Dembski membandingkan bagaimana praktik di Eropa seperti Jerman, Swiss, dan Belanda dengan beberapa kota di Indonesia. Pada negara-negara Eropa, Ia menunjukkan berbagai instrumen tata ruang yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan kota. “Beberapa diantaranya yakni pembatasan zona bangunan, sabuk hijau, hingga kerangka tata kelola multi-tingkat,” paparnya.
Dembski menyoroti relevansi sistem perencanaan di Indonesia, khususnya perihal keselarasan antara rencana tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Ia menggarisbawahi perlunya evaluasi efektivitas instrumen perencanaan di tingkat lokal agar pembangunan yang masif tetap terkoordinasi dengan baik. “Dengan itu, ekspansi perkotaan dapat dikelola secara bijak tanpa merusak fungsi ekologis dan strategis wilayah tersebut,” tekan Dembski.
Sementara itu, dosen ahli Perencanaan Regional dan Perkotaan ITS mengupas dinamika ekspansi sub-urban di koridor metropolitan Surabaya (Sidoarjo dan Gresik). Di mana kedua wilayah tersebut digerakkan oleh ketidakselarasan kelembagaan antara regulasi formal dan praktik riil di lapangan.
Belinda menjelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian produktif kerap terjadi karena adanya celah dalam regulasi. Melalui penggunaan model kerangka kerja ganda yang memadukan sumbu struktural, terlihat bagaimana wilayah sub-urban kerap direncanakan dengan logika yang berbeda.
Akibat dari kekosongan komunikasi antara perencana kabupaten dan jaringan kultural di desa, perangkat desa akhirnya menanggung beban infrastruktur jangka panjang. Sebab, akan muncul persoalan drainase yang terputus dan jalan lingkungan yang terbengkalai. “Untuk itu, perlu penegakan aturan yang nyata, serta merangkul kelembagaan lokal sebagai aktor di tingkat tapak secara kolaboratif,” ungkap alumni PWK ITS tersebut.
Berkaitan dengan hal itu, Prof Dr Walter Timo de Vries dari Technical University Munich juga menyoroti dilema implementasi pertanian perkotaan dan ancaman kelangkaan lahan. Dosen ahli bidang Manajemen Lahan dan Kepemilikan Lahan, itu melihat risiko kelangkaan lahan di enam kota besar Indonesia.
Berdasarkan penelitiannya, Ia mengungkap bahwa luas lahan pertanian perkotaan tergolong sangat kecil, yakni sekitar satu sampai dua persen pada wilayah kota. Angka tersebut menurutnya tidak sebanding dengan laju konversi lahan terbangun yang cukup masif.
Oleh karena itu, de Vries menekankan perlunya evaluasi kelangkaan lahan secara komprehensif, baik dari aspek wilayah, nilai ekonomi, kependudukan, maupun ekologi. “Selain itu, perlu untuk mengintegrasikan lahan pertanian komunitas secara formal ke dalam kebijakan zonasi tata ruang,” sarannya.
Secara keseluruhan, ketiganya sepakat bahwa pertumbuhan dan ekspansi perkotaan tidak dapat dikendalikan hanya dengan mengandalkan aturan normatif di atas kertas. Pengelolaan ruang, perumahan, dan kelestarian lingkungan di wilayah perkotaan maupun pinggiran metropolitan menuntut pemahaman mendalam terhadap tata kelola lokal.
Hal itu sejalan dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDGs poin ke-11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Penguatan kolaborasi multi-pihak, serta penegakan regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial sejalan dengan SDGs ke-17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. (*)
Reporter: Syifa Rahmadina