Mobil listrik sedang mengisi baterai di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (sumber: Antara)

Kampus ITS, Opini — Transisi pesat menuju kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia berada pada persimpangan krusial. Di tengah maraknya adopsi dan serbuan merek EV dari luar negeri, sebuah kebijakan fundamental telah ditetapkan dan siap mengubah peta permainan. Langkah ini akan menghadirkan dua sisi, hitam dan putih yang perlu ditimbang secara saksama.

Mengutip dari KOMPAS.com, Menteri Perindustrian Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita telah menetapkan tenggat waktu yang tegas. Ia menyebutkan bahwa skema insentif impor EV dalam bentuk completely built up (CBU) tidak akan diperpanjang tahun ini. “Izin impor mobil listrik CBU yang dimulai pada Februari 2024 itu hanya akan berlaku hingga 31 Desember 2025,” ungkapnya.

Data dari Kementrian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) mencatat bahwa hingga saat ini terdapat enam perusahaan otomotif EV yang telah memanfaatkan insentif tersebut. Insentif yang didapatkan berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Setelah periode tersebut berakhir, Kemenperin RI memastikan perusahaan otomotif tidak dapat memanfaatkan program insentif impor CBU kembali.  

Tujuan pemerintah dalam kebijakan ini sudah jelas untuk mengubah status Indonesia dari sekadar pasar konsumen menjadi basis produksi. Namun, kebijakan ini tentu memicu perdebatan sengit mengenai arah masa depan ekosistem EV nasional. Pasalnya, langkah pemerintah yang dinilai bijak ini tak ayal akan menimbulkan sisi hitam yang dapat memukul mundur momentum adopsi EV yang baru saja tumbuh. 

Tak menampik, insentif impor menjadi pendorong utama harga EV tetap kompetitif dan terjangkau. Dengan tren penjualan yang sedang positif, lonjakan harga mendadak berisiko menurunkan minat konsumen dan membuat EV kembali menjadi barang mewah. Risiko ini kian besar jika insentif dicabut pada 2026 sementara pabrik lokal belum siap berproduksi massal, sehingga menimbulkan masa jeda krusial yang dapat menghambat pasar EV sekaligus target Net Zero Emission 2060.

Mobil Listrik Hyundai IONIQ 5 yang di pamerkan dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 (sumber: CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Di sisi lain, penutupan keran insentif impor juga dapat mendorong pembangunan industri jangka panjang. Langkah ini akan memaksa para produsen EV untuk merealisasikan komitmen investasi dalam membangun pabrik perakitan di Indonesia. Pembangunan pabrik perakitan ini akan menciptakan efek domino menghidupkan sisi positif ekosistem hilirisasi di dalam negeri.

Efek domino pembangunan pabrik EV di dalam negeri ini akan meningkatkan permintaan akan komponen lokal. Mulai dari komponen bodi, interior, hingga yang paling krusial yaitu baterai akan melonjak. Dengan adanya produksi komponen vital secara lokal ini, ketergantungan Indonesia pada rantai pasok impor akan berkurang drastis dan memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri.

Pada sisi yang sama, pabrik yang berdiri bukan hanya soal bangunan fisik tetapi juga soal transfer keahlian. Tenaga kerja Indonesia akan terlibat langsung dalam proses manufaktur EV modern dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi. Ini adalah investasi jangka panjang yang sesungguhnya, meningkatkan kapabilitas dan daya saing sumber daya manusia di lingkungan teknologi global. Pada akhirnya, kebijakan penghentian insentif impor CBU menjadi dilema klasik antara pertumbuhan pasar jangka pendek dan pembangunan industri jangka panjang. Pemerintah jelas telah memilih untuk mengorbankan kenyamanan jangka pendek demi kedaulatan jangka panjang. Keberhasilan strategi ini kini bergantung sepenuhnya pada satu hal yaitu seberapa cepat ekosistem industri lokal. (*)

Ditulis oleh:
Syahidan Nur Habibie Ash-Shidieq
Departemen Teknik Material dan Metalurgi
Angkatan 2023
Reporter ITS Online