Kepala PDPM ITS Dr Sutikno MSi memaparkan hasil temuan sementara kepada instansi dan individu terkait dalam FGD Ekspedisi Patriot Seulimeum ITS

Aceh Besar, ITS News — Akses infrastruktur dasar dan pengembangan komoditas lokal menjadi dua fokus utama Tim Ekspedisi Patriot Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi dan Desain Pengembangan Kawasan Transmigrasi Seulimeum. Kegiatan yang berlangsung di Aula Drs Sanusi Wahab, Kantor Bupati Aceh Besar ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga perwakilan masyarakat Mukim Lampanah.

Kepala Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ITS Dr Sutikno MSi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari riset lapangan program Ekspedisi Patriot, yakni inisiatif kolaboratif Kementerian Transmigrasi RI yang melibatkan mahasiswa dan generasi muda dalam penelitian serta pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi. “ITS hadir untuk memetakan potensi ekonomi dan memberikan dasar ilmiah agar kawasan transmigrasi lebih produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam forum diskusi tersebut, masyarakat Mukim Lampanah menyampaikan keluhan terkait keterbatasan akses jalan pertanian yang menghambat kegiatan produksi. Jalan yang belum diaspal menyebabkan hasil pertanian sulit diangkut, terutama saat musim hujan. “Kalau hujan, jalan licin dan becek, hasil kebun sulit dibawa keluar,” ungkap Keuchik Ujong Keupula, Nizali Saputra, yang juga berprofesi sebagai petani. Warga bahkan berinisiatif memperkeras jalan secara swadaya agar tetap bisa dilalui kendaraan pengangkut hasil kebun.

Selain persoalan akses, warga juga menyoroti keterbatasan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, telekomunikasi, dan layanan kesehatan. Mereka berharap pembangunan dilakukan merata, tidak hanya berpusat di Desa Leungah sebagai kawasan transmigrasi lama. “Kami saling bergantung antarwilayah, jadi pembangunan seharusnya dilakukan secara merata agar semua desa dapat tumbuh bersama,” ujar Khairul Amri, Keuchik Ujong Mesjid Lampanah.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh menyampaikan bahwa saat ini sedang disusun Qanun Transmigrasi Aceh yang ditargetkan rampung pada 2026. Regulasi ini diharapkan memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan transmigrasi.

Perwakilan Bappeda Aceh Besar Susi Sunanya SSi MSi saat menanggapi hasil temuan Tim Ekspedisi Patriot ITS dan keluhan warga Mukim Lampanah, Kecamatan Seulimeum, Aceh Besar

Sementara itu, perwakilan Bappeda Aceh Besar Susi Sunanya SSi MSi menekankan pentingnya peningkatan konektivitas jalan sebagai penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat. “Kami menunggu hasil kajian ITS untuk nantinya disinergikan dengan rencana pembangunan daerah,” jelasnya.

Selain isu infrastruktur, Tim Ekspedisi Patriot ITS juga menyoroti potensi pengembangan komoditas kemiri di kawasan transmigrasi Leungah. Berdasarkan hasil observasi, wilayah ini memiliki kondisi ekologi yang ideal untuk pengembangan kemiri berkualitas tinggi. “Selama ini kemiri hanya dijual mentah kepada tengkulak, padahal potensinya besar untuk diolah menjadi produk turunan bernilai tambah seperti minyak kemiri,” ungkap Sutikno.

Ia menjelaskan bahwa penguatan rantai nilai kemiri dapat menjadi model pembangunan ekonomi berbasis potensi wilayah. Melalui pendekatan hilirisasi, seluruh bagian tanaman kemiri dapat dimanfaatkan, mulai dari biji yang diolah menjadi minyak dan bahan pangan, hingga cangkang yang dapat digunakan sebagai bahan bakar biomassa, pupuk organik, karbon aktif, bahkan bahan kerajinan. “Nilai tambahnya akan jauh lebih besar dibanding menjual bahan mentah,” imbuhnya.

Namun, potensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Pengusaha kemiri asal Solo, Suratmin, menyebut belum adanya program peremajaan bibit dan pembinaan bagi petani lokal. “Kualitas kemiri Aceh sebenarnya unggul, tetapi tidak pernah dilakukan peremajaan bibit seperti di daerah lain,” tuturnya. Sementara itu, pelaku usaha mikro minyak kemiri, Ahmad Hisyam, menyoroti kendala permodalan dan legalitas produk yang masih menghambat pelaku usaha kecil.

Suasana FGD Tim Ekspedisi Patriot Seulimeum ITS bersama 22 perwakilan organisasi perangkat daerah dan perwakilan kelompok masyarakat

Pada kesempatan ini, Sutikno menegaskan bahwa hasil riset Ekspedisi Patriot ITS diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah dalam penyusunan kebijakan pembangunan transmigrasi yang lebih terarah. “ITS tidak menentukan arah kebijakan, tetapi memberikan dasar ilmiah agar pembangunan di kawasan transmigrasi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” tutup dosen Departemen Statistika ITS ini.

Program Ekspedisi Patriot ITS di Seulimeum berlangsung sejak Agustus hingga Desember 2025 dengan dua fokus utama, yakni evaluasi kawasan transmigrasi dan desain pengembangan komoditas unggulan spesifik kawasan. Melalui pendekatan ilmiah dan kolaboratif, Tim Seulimeum ITS berupaya memberikan rekomendasi yang mendukung percepatan pembangunan dan kemandirian ekonomi di wilayah transmigrasi.

Langkah ITS dalam Ekspedisi Patriot ini turut mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama untuk poin ke-1 (Tanpa Kemiskinan), poin ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), poin ke-9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), serta poin ke-11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan). (*)