Pemaparan kendala dan upaya perbaikan e-pillotage yang dilakukan oleh International Maritime Pilots Association (IMPA)

Kampus ITS, ITS News – Dalam mengimplementasikan remote pillotage guna meningkatkan pelayanan kapal pada pelabuhan nasional perlu dikaji secara komprehensif mengenai keselamatan, keamanan, dan efisiensi. Pengkajian tersebut dilakukan oleh regulator, praktisi, dan akademisi mengenai kesiapan Indonesia. Dalam hal ini, Departemen Teknik Sistem Perkapalan (DTSP), Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (FTK-ITS) menyelenggarakan focus group discussion (FGD), Kamis (19/11).

FGD ini turut menghadirkan tujuh narasumber dari berbagai macam latar belakang di antaranya Ir Hengky Angkasawan yang merupakan Direktur Kenavigasian dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Subagiyo ST MT selaku Direktur Kepelabuhan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Capt Yousa M Mar MM selaku Kasubdit Pemanduaan dan Penundaan, Prof Dr Ketut Buda Artana ST MSc sebagai President Indonesia Maritime Pilots Association, Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum Indonesian National Ship owners Association, dan Ir Prastetyadi DESS MM yang merupakan Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim. Proses diskusi ini dipimpin oleh Raja Oloan Saut Gurning ST MSc PhD dan Dr M Badrus Zaman ST MT selaku moderator FGD.

E-pillotage sendiri merupakan rangkaian sistem terintegrasi yang menggunakan perangkat elektronik untuk membantu menyiapkan layanan pemanduan. Remote pilotage adalah bagian dari metode pemanduan elektronik pada kapal yang menjadi ujung tanduk implementasi e-pillotage. E-navigation menjadi payung terhadap kegiatan e-pillotage.

Pada awal FGD, moderator mengawali pertanyaan terhadap Carmelita mengenai hal yang perlu diperhatikan dan kesiapan penerapan e-pillotage. “Seharusnya yang harus diperhatikan adalah kelengkapan, modernisasi alat bantu navigasi, dan rambu-rambu. Namun, implementasi e-pillotage perlu dikaji secara komprehensif karena berdampak juga pada pengurangan Sumber Daya Manusia (SDM) . Di Indonesia sendiri belum semua pelabuhan siap menerapkan karena anggarannya tidak cukup,” tutur perempuan yang kerap disapa Meme ini.

Capt Yosua memiliki pendapat yang sejalan dengan Carmelita, jika penerapan ini membutuhkan investasi yang cukup besar dan perlu dikaji secara komprehensif melibatkan banyak pihak seperti akademisi dan stakeholder. “Regulasi itu paling penting, untuk menunjang itu diperlukan penyesuaian terhadap SDM dengan pelatihan pandu. Pendapat saya sebagai mantan pelaut, membawa kapal dengan e-pillotage sangat memungkinkan,” kata mantan pelaut tersebut.

Stakeholder harus mengolah data untuk  memastikan keselamatan dan efisiensi yang diperoleh dari data informasi e-navigation. Demikian, e-navigation menjadi jembatan antara stakeholder maritime dengan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Hasil perumusan kesimpulan di akhir sesi FGD

Pelindo sendiri telah mengambil langkah kesiapan untuk menghadapi e-pillotage di antaranya persiapan perangkat dan integrasi data vps dengan data yang terdapat pada pelabuhan. Pelindo juga telah menyiapkan security system dengan regulasi dan administrasi. Sementara langkah yang diambil Direktorat Navigasi agar mendukung berjalannya e-pillotage adalah memberi pelatihan sumber daya manusia dan memfokuskan pada daerah wajib pandu (Pelabuhan Tarakan, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Pelabuhan Tanjung Perak). Cyber attack juga disiapkan untuk mengantisipasi dalam tujuh pilar navigasi yang dikoneksikan.

Di akhir FGD dapat disimpulkan mengenai implementasi e-pillotage mendatang perlu dilandasi dari kondisi yang mendukung seperti penguatan SDM, infrastruktur, teknologi, dan pemangku kepentingan melalui penilaian atau projek pada waktu terdekat. Selain itu, perlu dibangun intra dan interkoneksi platform baik kebutuhan domestik dan internasional serta kapal darat. (*)

Reporte: Silvita Pramadani