ITS News

Kamis, 21 Januari 2021
24 November 2020, 05:11

MKPI ITS Bahas Langkah Mitigasi Bencana Gempa Bumi

Oleh : itsram | | Source : ITS Online

Dr Irawan Tani menjelaskan kondisi potensi bencana gempa di Surabaya setelah adanya temuan terusan patahan Kendeng

Kampus ITS, ITS News – Potensi bencana alam yang besar terus menjadi momok bagi penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk mencegah dampak yang masif saat bencana itu terjadi. Menanggapi hal ini, Pusat Penelitian (Puslit) Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (MKPI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggelar seminar virtual yang membahas langkah mitigasi bencana gempa bumi untuk mengurangi dampak kerugian bencana pada Sabtu (21/11).

Membuka pembicaraan, Dr Irawan Tani, Ketua Tim Future Cities Surabaya Resilience, menyebutkan bahwa belum tentu gempa bumi yang diakibatkan oleh letak geografis maupun kegiatan gunung berapi di Indonesia ini akan terjadi dalam waktu dekat. “Namun, dalam hal kebencanaan, kita bicara tentang probabilitas. Sehingga, perlu ada intervensi khusus untuk meredam efek negatifnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irawan membahas kondisi eksisting potensi bencana gempa bumi di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya. Hal ini bermula dari penemuan dosen Teknik Geofisika ITS, Dr Ir Amien Widodo MSi, mengenai terusan dari patahan Kendeng yang dapat menimbulkan gempa 6,5 – 7,5 magnitudo. “Temuan ini menjadi sorotan banyak pihak karena Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia,” sambungnya. 

Ada tujuh dampak yang bisa timbul akibat gempa bumi menurut Irawan. Ketujuhnya adalah goncangan tanah, deformasi tanah permanen, likuifaksi, efek basin, tsunami, tanah longsor, dan kehancuran struktur bangunan. Dampak-dampak ini sangat mengkhawatirkan, terlebih dengan kondisi Surabaya mulai dipadati penduduk. “Bukan gempanya, namun dampak yang ditimbulkan gempalah yang menjadi sumber ketakutan banyak orang,” tutur Irawan. 

Irawan menambahkan, ada dua pendekatan dalam proses mitigasi bencana, yakni mitigasi struktural dan non struktural. Mitigasi non struktural berkaitan erat dengan upaya manusia untuk beradaptasi dengan alam. Sedangkan, mitigasi struktural dapat dilakukan dengan menyesuaikan konstruksi bangunan untuk area rawan gempa.

Di Indonesia sendiri sudah ada standar nasional Indonesia (SNI) 1726:2019 yang mengatur tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, serta SNI 2833:2016 yang berisi tentang perencanaan jembatan terhadap beban gempa. “Salah satu respon kesiapsiagaan bencana yang bisa dilakukan adalah teknik retrofitting atau peningkatan kekuatan,” jelas spesialis struktur Mott MacDonald ini.

Adjie Pamungkas ST MDevPlg PhD (kiri atas) dan Dr Irawan Tani (kanan atas) dalam sesi diskusi yang dimoderatori oleh Prananda Navitas ST MSc (bawah)

Melengkapi penjelasan Irawan, Adjie Pamungkas ST MDevPlg PhD, Kepala Pusat Penelitian MKPI ITS memaparkan mitigasi non struktural pada bencana gempa bumi. Dalam upaya mitigasi, kolaborasi antar stakeholder menjadi kunci utamanya. Dalam hal ini, peran pemerintah pada upaya mitigasi bencana berkaitan dengan penataan ruang adalah pembuatan dokumen perencanaan dan regulasi.

Tambah Adjie, ketahanan suatu wilayah dapat terjamin apabila terdapat pengkajian risiko bencana yang kemudian dibahasakan melalui rencana penanggulangan bencana. Meliputi rencana mitigasi, kontinjensi, operasi, hingga pemulihan. “Dengan adanya dokumen rencana tersebut maka penyelenggaraan penanggulangan bencana akan menjadi terpadu, terstruktur, terarah, dan terukur,” ungkap Adjie.

Di dalam dokumen perencanaan ruang, mitigasi dapat dilaksanakan melalui adanya kebijakan perizinan pemanfaatan ruang. Dengan mengatur kegiatan apa yang bisa dilakukan di suatu wilayah tertentu, maka risiko pembangunan di lahan yang rawan dapat terhindarkan. Penambahan arahan yang berorientasi pada ketahanan bencana juga menjadi salah satu poin yang digarisbawahi oleh Adjie demi mewujudkan produk tata ruang rendah risiko.

Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi juga sangat penting dilakukan. Hal ini selaras dengan temuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur bahwa 94,9% faktor yang menentukan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah kesiapsiagaan diri, dukungan anggota keluarga, dan teman atau tetangga. Sehingga, kampanye melalui brosur dan pelatihan terstruktur bisa menjadi penunjang proses mitigasi bencana yang rendah risiko.

Adjie lebih spesifik mengharapkan pengetahuan dari acara Srawung edisi enam ini bisa diimplementasikan sejak dini. Guru-guru geografi tingkat sekolah menengah atas (SMA) di Jawa Timur yang diundang menjadi peserta webinar ini diharapkan oleh Adjie bisa menjadi agen-agen pencerdas yang bisa menyalurkan ilmunya ke anak didik dan akan lebih baik lagi jika mampu disinergikan dengan kurikulum pendidikan. (ram/hen)

Peserta Webinar Srawung keenam oleh MKPI ITS

Berita Terkait