Kegiatan guyub masyakarat Kedung Cowek.

Kampus ITS, ITS News – Surabaya adalah salah satu kota metropolitan dengan perkampungan  yang masih eksis di dalamnya. Namun, kondisi pemukiman di kampung pesisir Kota Surabaya tidak sebaik kampung lainnya. Hal ini mendorong tiga mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS menyetuskan program aksi perbaikan permukiman nelayan di Kedung Cowek dengan memanfaatkan kekerabatan konteks ruang masyarakatnya.

Adalah Angelina Rointan Naibaho, Alfi Kharisma dan Riza Winy yang menyetuskan ide ini dalam Dalam Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian Sosial Humaniora (PKM-PSH). Ketua tim, Angelina menjelaskan bahwa sebenarnya perbaikan permukiman nelayan Kedung Cowek sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, namun tidak berhasil.

“Menurut kami, ketidakberhasilan program tersebut didasarkan adanya gap antara instruksi program dengan kondisi eksisting masyarakat,” tuturnya. Meskipun perbaikannya sudah berbasis komunitas, namun tingkat partisipasi masyarakat terhadap program sangat redah, karena masyarakat hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan.

Berangkat dari hal tersebut, kami menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan, melainkan juga subjek pembangunan. Tentunya dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat, khususnya kekerabatan. “Masyarakat Kedung Cowek itu unik, homogen dan masih guyub. Kekerabatan inilah yang kami manfaatkan dalam merumuskan rencana aksi program,” ujarnya.

Riza Winy, salah satu anggota tim mengatakan bahwa dalam penyusunan program rencana aksi perbaikan permukiman, tak melulu hanya corat coret diatas kertas. Melainkan tim melibatkan masyarakat untuk menyusun sendiri program apa yang mereka bisa di usahakan untuk perbaikan permukiman kampung mereka.

“Misal, dalam mengatasi jalan lingkungan yang masih belum seratus persen di paving, masyarakat mengusulkan untuk membuat paving dengan limbah kerang dan menunjuk langsung orang kepercayaan untuk memimpin program,” jelas mahasiswa angkatan 2015 tersebut.

Dengan menunjuk penanggung jawab dari pilihan masyarakat, harapannya program ini semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perbaikan permukiman nelayan. “Hal inilah yang tidak ada pada program sebelumnya. Pemerintah menunjuk langsung penanggung jawab program tanpa memperhatikan variabel kepercayaan, dan kemauan kolaborasi masyarakat,” tuturnya.

Winy berharap, dengan pertimbangan kondisi masyarakat dalam hal keguyuban kelompok masyarakat, tingkat partisipasi mereka dalam perbaikan permukiman nelayan lebih meningkat dibanding program sebelumnya. (jel/qi)