Dituturkan Prof Ir Joni Hermana MScEs Ph D, Rektor ITS, ada berbagai alasan Jakarta sudah tidak layak menjadi ibukota Negara Indonesia. Dari segi penunjukan Kota Jakarta sebagai ibukota dimasa awal kemerdekaan, ITS tidak melihat kondisi keamanan Jakarta sebagai ibukota negara. Alasan selanjutnya, pembangunan Kota Jakarta bersifat konurbasi. Artinya, terjadi kecenderungan kota yang menyebabkan daerah sekitar bergantung ke Jakarta dan tereksploitasi.
Menurut Joni, dalam perspektif negara kepulauan, ketimpangan pembangunan Indonesia sangat terlihat. Sebanyak 81 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia tahun 2015 dikuasai oleh Pulau Jawa dan Sumatra. Pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat tersebut mengarah pembangunan berbasis ke daerah, bukan maritim. "Padahal pemerintah Indonesia sekarang ingin mengembangkan pembangunan ekonomi berdasarkan kemaritiman sebagai sokogurunya," ulas Joni.
Selain hal tersebut, kondisi Jakarta memperlihatkan tingkat perkembangan kota yang mengkhawatirkan dan mengganggu kinerja pejabat tinggi negara. Misalnya saja kemacetan. "Di Jakarta bila hari buruh saja, itu sudah macet parah," ungkap Prof Ir Johan Silas, pakar arsitektur ITS.
Untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, ITS merumuskan tiga karakter ibukota baru Indonesia di masa depan. Karakter pertama, ibukota baru Indonesia adalah kota Marina yang mencerminkan karakter yang kuat akan ciri negara kepulauan (archipelago capital city). Hal ini sesuai dengan identitas Indonesia sebagai negara maritim.
Selanjutnya, kota tersebut harus mampu mengakomodasi kegiatan inti dan menyebarkan kegiatan pendukungnya mengikuti potensi masing-masing daerah. "Koneksi antara kota inti dan pendukung akan efisien dan efektif jika dilakukan dengan pemanfaatan berbasis IPTEK," kata Joni.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ITS mengusulkan kriteria ibukota yang mencirikan Indonesia sebagai ibukota marina. Pertama, lokasi ibukota mencirikan Archipelago Capital City yang memanfaatkan potensi marina, bukan pedalaman.
Kemudian untuk mengatasi ketimpangan Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, lokasi Ibukota yang harus berada di relatif wilayah tengah Indonesia. "Kajian yang dilakukan Tim Geofisika ITS, titik tengah Indonesia berada di antara Kaltim dan Sulteng," papar Joni. Hal ini sekaligus menunjukkan tidak sepakatnya hasil kajian akademis ITS terhadap rencana Pemerintah yang ingin memindahkan ibukota ke Palangkaraya, Kalteng.
Lebih lanjut, Adapun kriteria lain pemilihan ibukota baru diantaranya mempertimbangkan jalur fiber optic backbond nasional, pembatasan variansi kegiatan di dalam ibukota baru, serta mengubah muka Indonesia dari Java based menjadi Negara kepulauan.
Hasil kajian yang sedikitnya dilakukan oleh tim ahli Transportasi laut, tim ahli Geofisika, dan tim ahli Perencanaan Wilayah dan Kota tersebut memang belum disampaikan ke pemerintah. "Kita masih menunggu respon dan masukan dari masyarakat terlebih dahulu, oleh karenanya kita adakan acara ini," Pungkas Johan Silas kepada ITS Online. (zik/ven)
