"Semua orang harus memiliki rumah, dan rumah tersebut harus ramah," tutur I Dewa Made Frendika dalam ceramahnya. Alumni PWK ITS tersebut menjelaskan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki rumah adalah hak setiap warga negara. Agar ramah, rumah tersebut harus memenuhi standar kelayakan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Pertanyaanya, siapakah yang harus memenuhi hak tersebut? Apakah pemerintah sebagai pemangku kebijakan atau masyarakat harus memenuhinya sendiri dengan uang pribadi mereka?," tanya Frendika memancing argumen peserta talkshow.

Dalam hal ini, ia menjelaskan terdapat standar yang berbeda dalam menjawab pertanyaan tersebut. "Sebab, tidak mungkin memberikan ketentuan yang sama terhadap dua warga negara dengan kondisi keuangan yang berbeda," terang salah satu penerima beasiswa fast-track Perancis di ITS ini.

Frendika melanjutkan, kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah keatas diserahkan sepenuhnya kepada pasar property. Sedangkan pemerintah sebagai pemegang kebijakan memiliki kewajiban untuk melayani kebutuhan rumah dari masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

Frendika menuturkan meski kebutuhan rumah untuk masyarakat kelas menengah keatas diserahkan sepenuhnya kepada pasar, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan berbagai regulasi untuk mencegah permainan harga dari para makelar.

Kemudian terkait penyediaan rumah untuk masyarakat kelas menengah kebawah atau sering disebut Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah telah menggelontorkan beberapa program misalnya pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Pria yang tengah menempuh studi doktor di Sorbonne University Paris ini mengaku sependapat dengan program ini. Menurutnya, vertical housing adalah salah satu solusi paling strategis untuk mengatasi masalah kelangkaan lahan di kota besar.

Namun, Frendika juga menyayangkan penggunaan Rusunawa yang seringkali kurang tepat sasaran. "Kadang, saya menjumpai seseorang tinggal di Rusunawa dengan mobil yang terparkir rapi di halamannya," sentilnya.

Frendika menegaskan, sebagaian masyarakat berpenghasilan rendah bahkan menganggap adanya rumah susun sebagai sesuatu yang mewah. Menurut Frendika, pola pikir semacam ini harus segera diluruskan dengan sosialisasi serta percerdasan yang masif dari pemerintah. "Mereka memandang rumah susun sama halnya dengan apartemen bertingkat, sehingga enggan untuk menyewa," keluhnya.(qi/ven)