Pada Senin (23/1) ITS telah mengadakan forum group discussion akhir guna membahas tata kelola migas. Salah satu pembahasan penting mengenai RUU Migas adalah pertentangan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 dengan UUD 1945. 

"Mahkamah Konstitusi membatalkan UU tersebut terkait dengan pengelolaan migas yang belum sepenuhnya di tangan negara," ungkap Prof Ir Mukhtasor MEng PhD dalam acara yang bertempat di Ruang Bibliotek Perpustakaan ITS ini.

Pasalnya, dalam UUD 1945 negara harus berdaulat dalam hal kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengawasan, dan pengelolaan migas. Sedangkan dalam UU Nomor 21 tahun 2001, pengelolaan diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Lembaga yang ditunjuk biasanya diperebutkan oleh perusahaan swasta dan asing.  

"Oleh sebab itu, kami mengusulkan sebuah skema Konsolidasi Ekonomi Nasional untuk dituangkan dalam RUU Migas Bab IX Pasal Kelembagaan," terang koordinator tim ahli ITS ini.

Guru besar Fakultas Teknologi Kelautan ITS ini juga menerangkan bahwa dalam skema tersebut, negara akan mengelola migas secara mandiri melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang utuh. Mulai dari manajemen cadangan migas hingga pengolahan migas. "Skema tersebut nantinya diawasi langsung oleh DPR RI sebagai regulator," tuturnya.

Tim ahli ITS juga berharap Sidang DPR RI pada Rabu esok akan memufakatkan rumusan yang terbaik dan kembali kepada Konstitusi UUD 1945. "Integrasi hulu-hilir serta pemerataan energi kepada rakyat pun harus tetap dipertimbangkan," tutup Mukhtasor.

Senada dengan Mukhtasor, Hadi Mulyadi SSi MSi, anggota DRP RI komisi II yang turut hadir dalam FGD tersebut mendukung itikad ITS ikut andil dalam perumusan RUU Migas. "Saya melihat ada tiga hal yang menjadi poin penting dari RUU ini, yaitu tunduknya BUMN terhadap konstitusi, sinergi hulu hilir, serta keamanan pengelolaan aset negara. Tim ITS merangkum semua itu dalam naskah yang mereka usulkan," ujarnya ketika ditemui selepas acara. (saa/ven)