ITS News

Jumat, 19 Desember 2025
15 November 2016, 00:11

Para Pemerhati Diskusikan Administrasi Pertanahan di ITS

Oleh : Dadang ITS | | Source : -

Lalu Muhamad Jaelani MSc PhD, Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim ITS mengatakan, ini merupakan workshop mengenai administrasi pertanahan yang pertama kali digelar di Indonesia. Menurutnya, ini menunjukkan kontribusi keilmuan Teknik Geomatika yang sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan di tanah air.

Dalam sambutannya, Lalu menyinggung mengenai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil. Target tersebut berisi agar pada 2017, BPN mampu menyelesaikan minimal 5 juta sertifikat, tahun 2018 minimal 7 juta, dan tahun 2019 minimal 9 juta tanah masyarakat Indonesia sudah harus berseritifikat.

Target tersebut bagi Lalu merupakan sebuah tantangan, sehingga perlu ada upaya yang serius dari pakar Geomatika. "Pemetaan seluruh persil (kelas tanah, red) desa demi desa dengan pendekatan sistematik harus dilakukan untuk menjawab percepatan sertifikasi dengan tetap memperhatikan aspek akurasi spasial dan kepastian hukum," ujar pria yang juga jadi Ketua Pelaksana Wokshop ini.

Menurut Lalu, kerja sama yang baik antara Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) dan program studi (prodi) Teknik Geomatika di berbagai perguruan tinggi memiliki andil yang besar dalam merealisasikan target pemerintah. Untuk itu ia berharap agar prodi Teknik Geomatika di perguruan tinggi lain juga menggelar acara serupa.

Administrasi pertanahan yang dibahas dalam workshop ini adalah Fit for Purpose Land Administration (FFP LA). FFP LA adalah pendekatan administrasi pertanahan dengan penerapan metodologi spasial, hukum, dan kelembagaan untuk memberikan jaminan kepemilikan untuk semua. Pendekatan ini telah diakui dan didukung oleh International Federation of  Surveyors (FIG) dan Bank Dunia.

Workshop yang berlangsung dua hari hingga Selasa (15/11) ini menghadirkan berbagai kalangan yang berkepentingan terhadap administrasi pertanahan. Mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, serta perusahaan survei dan pemetaan. Di antaranya adalah BPN di kota dan kabupaten se-Jawa Timur, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Dinas PU Cipta Karya, Universitas Sebelas Maret (UNS), dan PT ASI Pudjiastuti Geosurvey (io7/mis)

Berita Terkait