ITS News

Jumat, 19 Desember 2025
15 November 2016, 00:11

ITS Terlibat Program Lima Juta Sertifikasi Tanah

Oleh : Dadang ITS | | Source : -

Demikian disampaikan Lalu Muhamad Jaelani ST MSc, Ketua Panitia Workshop Tata Kelola Pertanahan sebagai Strategi Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), Senin (14/11). Workshop ini sebagai awalan dari penyelenggaraan seminar Implementation of Fit for Purpose Land Administration di Gedung Pusat Robotika ITS, Selasa (15/11) esok.

Dijelaskan Lalu, bahwa sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo yang memberikan target kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, agar pada tahun 2017 minimal bisa menyelesaikan lima juta sertifikat. 2018 minimal tujuh juta dan tahun 2019 minimal sembilan juta tanah masyarakat di Indonesia sudah harus bersertifikat.
Menurut Lalu, target itu membutuhkan SDM cukup banyak dengan kualifikasi yang juga sangat khusus di bidang geospasial. Dalam kondisi normal, BPN maksimal hanya bisa menyelesaikan sebanyak satu hingga 1,5 juta sertifikat per tahun. "Jika targetnya diminta mencapai lima juta sertifikat, maka harus ada program khusus untuk itu," ujar dosen Teknik Geomatika ITS ini.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim ITS ini juga menjelaskan, untuk itulah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, menantang perguruan tinggi menyiapkan 10.000 juru ukur untuk menjadi surveyor berlisensi. Hal ini guna menyelesaikan target sertifikasi 55 juta bidang tanah hingga tahun 2025. 
Pihak Kementerian pun menggandeng berbagai pihak terkait, dalam hal ini, Ikatan Surveyor Indonesia dan perguruan tinggi penyelenggara program studi teknik geomatika di seluruh Indonesia. "Mereka diharapkan berjuang keras guna mencari terobosan agar target yg diberikan pemerintah bisa terlaksana dengan cepat dan bertanggungjawab, dengan memerhatikan aspek akurasi spasial dan kepastian hukum." lanjutnya.
Pria berkacamata ini juga menyebutkan, salah satu terobosan yang sedang dilakukan adalah melalui implementasi Fit for Purpose Land Administration. "Dalam seminar besok (Selasa, red) kami mengundang Prof Stig Enemark, penggagas Fit for Purpose yang telah diimplementasikan di beberapa negara di dunia," katanya.
Fit for Purpose Land Administration sendiri adalah pendekatan administrasi pertanahan dengan penerapan metodologi spasial, hukum, dan kelembagaan untuk memberikan jaminan kepemilikan untuk semua. Pendekatan ini telah diakui dan didukung oleh International Federation of Surveyors (FIG) dan Bank Dunia. (yan/akh)

Berita Terkait