Prof Dr Mukhtasor, Koordinator Tim ITS untuk Masukan Draft Naskah Akademik RUU migas menyatakan bahwa migas harus diposisikan sebagai modal pembangunan berkelanjutan. Ia menyayangkan jika hal tersebut hanya dijadikan sekedar komoditas bisnis dan penghasil kas APBN.

Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa kegiatan eksplorasi harus didoroang aktif untuk menemukan cadangan migas yang baru. Kemudian produksi migas nasional juga perlu ditingkatkan dan digunakan untuk mendukung penciptaan nilai tambah dalam negeri. "Hal ini akan dapat menyerap lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian nasional," ujar Mukhtasor.

Senada dengan Mukhtasor, Dr Ir Andang Bachtiar MSc, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menekankan bahwa UU migas yang baru nanti harus memastikan bahwa penemuan cadangan migas baru menjadi indikator kinerja pemerintah. Andang menilai bahwa persoalan eksplorasi selama ini selalu dihantui dengan biaya sangat mahal dan resiko besar. Padahal paradigma keberhasilan eksplorasi yang benar menurutnya adalah ada pada riset dasar dengan kontribusi 95 persen. Sedangkan biaya hanya lima persen.

"Peran sisanya adalah pengeboran langsung di lapangan yang memakan biaya 95 persen. Peran besar dalam riset dasar ini harus diambil oleh para pakar geologi, geofisika dari ITS dan kampus-kampus Indonesia lainnya," jelas Andang.

Selain Andang, Ir Marwan Batubara MSc, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) juga turut hadir dalah FGD tersebut. Ia menegaskan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengusahakan migas dalam negeri mendapatkan kepercayaan dan peran yang lebih besar. Menurut Marwan, migas adalah perkara yang khusus, sebab menguasai hajat hidup orang banyak.

"Sehingga tidak masalah jika persoalan migas ini Lex Specialis. Akan tetapi perlu dijaga agar BUMN meningkatkan good corporate governance dan bersifat terbuka sehingga masyarakat pun bisa memantau secara transparan" kata Marwan.