Rapat itu dihadiri oleh Wakil Rektor II Ir Heppy Kristijanto Ms dan Wakil Rektor IV Prof Dr Ketut Buda Artana ST MSc. Serta Kepala Birokrasi Keuangan dan Sarana Prasarana Drs Ec Murtriyono MSi juga perwakilan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Murtriyono menjelaskan, sebagai PTNBH, ITS memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara otonom demi menciptakan pendidikan tinggi yang bermutu. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.  "Untuk menentukan nilai awal kekayaannya, ITS perlu melakukan pemisahan aset negara dengan aset ITS," jelasnya.

Disamping itu, berdasarkan pasal 19 PP No 26 Tahun 2015, terdapat beberapa aturan yang menjadi landasan kepemilikan aset PTNBH. Salah satunya adalah pencatatan aset ITS, yang sebelumnya tercatat sebagai aset PTNBLU, dalam daftar aset PTNBH. "Namun, tak seluruh aset itu dapat didaftarkan dalam aset pribadi sebagai PTNBH, contohnya adalah kepemilikan tanah," terang Murtriyono.

Pasal 19 PP Nomor 26 Tahun 2015 ayat tiga menyebutkan bahwa aset tanah yang berada dalam penguasaan PTNBH merupakan barang milik negara. Selanjutnya, diterangkan dalam pasal empat, tanah tersebut harus ditetapkan status penggunaannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Tanah tersebut kemudian ditatausahakan dalam daftar barang milik negara oleh menteri. Sedangkan aset lainnya, dapat dikelola dan kemudian menjadi sumber pendapatan ITS.

Rapim kali ini merupakan langkah awal koordinasi pemisahan aset tersebut. Dari rapat ini, Murtriyono berharap ITS dapat menentukan langkah untuk menetapkan nilai awal kekayaan ITS sebagai PTNBH. "Nilai awal kekayaan harus segera ditentukan agar ITS memenuhi seluruh syarat resmi menjadi PTNBH. Harapannya, nilai itu dapat dikeluarkan sebelum 2017," pungkasnya. (ven/hil)