Menurut Siswo, sapaan akrabnya, ketika berbicara kedaulatan maritim ada tiga tokoh yang begitu diingatnya, yaitu Ir Joko Widodo, Ir Soekarno dan Mahapatih Gadjah Mada. Ia sangat mengingat pidato Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. 

Kemudian ada Soekarno yang juga dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa Indonesia harus berusaha untuk menjadi bangsa pelaut kembali,  pelaut dalam arti seluas luasnya. Sementara Gadjah Mada dikenal dengan sumpah Amukti Palapa, sehingga visi besar penyatuan seluruh wilayah nusantara dapat terwujud pada saat itu.

Dari ketiga tokoh tersebut, Siswo menyatakan ada beberapa hal yang perlu dicermati. Yaitu  realisme pemikiran yang bervisi kemaritiman untuk masa depan bangsa. "Jadi tidaklah berlebihan apabila Presiden RI ke-7 mendengungkan agar Indonesia mampu tampil menjadi poros maritim dunia," ujarnya.

Menurutnya, kondisi geografis Indonesia dengan luas wilayah perairan laut kurang lebih 7,9 juta km² dan 17.499 jumlah pulau mengandung banyak kekayaan alam yang berlimpah. "Sumber daya alam di darat sudah hampir habis, sedangkan di laut banyak yang belum terjamah, sehingga kita coba mulai mengolah potensi-potensi tersebut," terang pria yang lulusan Magister Manajemen Teknologi ITS 2007 tersebut.

Selain itu, Indonesia memiliki beberapa hal unik yang diantaranya adalah berada pada jalan silang dunia, memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang mengakomodasikan kepentingan pelayaran internasional, dan memiliki empat choke point yang strategis bagi transportasi internasional. Bahkan Indonesia memiliki banyak sektor ekonomi laut yang dapat dikembangkan.

"Keunikan-keunikan tersebut  menjadi peluang,  jika kita bisa memanfaatkan semuannya dengan baik. Kita dapat meraih peningkatan kesejahteraan, penguasaan ilmu oengetahuan dan teknologi kemaritiman, serta penguatan sistem pertahanan negara dan keamanan nasional," paparnya. 

Indonesia sendiri mulai diakui dunia sebagai negara maritim yang berdaulat berdasar pada United Nation Covention On The Sea (UNCLOS) tahun 1982. "Konsekuensinya setelah dinyatakan sebagai negara maritim, Indonesia harus mampu menjamin keamanan dan kenyamanan pelayaran seluruh pengguna wilayah lautnya," ujar Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) ini.

Diakhir pemaparannya, Siswo berpesan untuk para pemuda agar selalu belajar dengan giat dalam menuntut ilmu, khususnya yang terkait dengan ilmu kemaritiman. "Carilah pengalaman yang seluas-luasnya dengan berkiprah membantu kesulitan masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan jalin kolaborasi yang baik dengan semua pihak elemen bangsa," tutupnya. (mei/pus)