Isi RUU tersebut menyatakan bahwa lingkup pelayanan arsitek tidak terbatas pada perencanaan kota dan tata guna lahan. Namun, perancangan kota, kawasan penyusunan studi awal dan perancangan bangunan gedung dan lingkungan turut menjadi komposisi RUU.

RUU arsitek bagikan bola panas yang kian menggeliat di meja para anggota DPR dan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI). Tidak hanya itu, RUU tersebut juga kian mengusik mahasiswa planologi di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut Ir Putu Rudy Setiawan  MSc, Ketua Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Timur terkait pasal kontroversial tersebut mengatakan bahwa IAP telah membentuk tim sendiri untuk mengkaji pasal tersebut."IAP dan IAI pun juga sudah berkordinasi menanggapi hal tersebut  dan mendapatkan hasil positif" ujar Rudy.

Dosen PWK tersebut mengatakan terdapat perbedaan yang cukup jauh antara RUU versi DPR dan RUU IAI. Menurut Rudy, perbedaan RUU tersebut disinyalir akan menimbulkan isu panas.

Dalam naskah akademik RUU Arsitek versi IAI menyebutkan secara jelas mengenai pendapat arsitek mengenai kota atau spasial. RUU tersebut menjelaskan tidak ada niatan okupansi dengan profesi lain yang berdampingan. Sedangkan, RUU Arsitek versi DPR mengeluarkan pasal kontroversial dengan iming-iming guna melancarkan pekerjaan profesi arstitek dalam era MEA.

Rudy mengungkapkan, alasan MEA bukan lah jawaban yang tepat, tanpa adanya MEA sendiri, arsitektur Indonesia masih jauh lebih dipertimbangkan dibanding negara kelas Asia Tenggara. "RUU tersebut menurut saya sangat terburu-buru, belum ada kesiapan dari profesi teknik di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rudy mengajak agar bersama-sama mengawal RUU tersebut agar tidak menimbulkan kekecewaan antara perencana (planner,red) dan arsitektur. "RUU ini masih tahap redaksi. Kita harus bisa membuat si perumus untuk mempertimbangkan kembali agar tidak terjadi tumpang tindih anata dua profesi ini," tutupnya. (jel/van)