Bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung Rektorat, acara ini ditujukan kepada seluruh petugas inventaris persediaan di ITS. Dra Luh Gede Sunariati, Kepala Bagian (Kabag) Akuntansi BKSP ITS, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk respon terkait perubahan nomenklatur Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian. Sehingga dalam hal ini status BMN di ITS berpindah dari yang awalnya berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Senada dengan Luh, Nuriati Hamid SH, Kepala Biro (Kabiro) Keuangan ITS, mengungkapkan bahwa dari proses alih status tersebut, ITS sempat mengalami beberapa permasalahan. "Pernah terjadi kendala dalam pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Mei 2015 silam. Sehingga berakibat cut off keuangan," paparnya.

Lebih lanjut, Nuriati menjelaskan, ITS telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk mengatasi hal tersebut. Beliau menambahkan bahwa perlu segera dilakukan alih status BMN dalam laporan penutup.

Menanggapi hal tersebut, Luh menyatakan bahwa proses perubahan alih status di ITS kini telah selesai. Perubahan tersebut mengakibatkan perubahan terhadap kode barang milik ITS di Dikti.  Dari yang sebelumnya berkode barang Eselon I Dikti ITS 023, kini kode barang tersebut berganti menjadi 042.

Terakhir, Ia juga berhara bahwa setelah memperoleh pembekalan dari acara ini, persiapan petugas inventaris ITS dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2015 nantinya bisa berjalan dengan lancar. "Dan sesuai dengan prosedur yang disampaikan, paling lambat tanggal pada 23 Desember mendatang," tegasnya.

BPK Beri Rekomendasi

Acara tersebut ternyata juga turut mengundang Widi Ardi Bayu dan Tedi Indramawan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Widi menuturkan bahwa dari penelitian di 35 lembaga, terdapat tiga poin penting yang diperoleh.

"Pertama, Rp 55,57 milyar penatausahaan belum tertib. Kedua, Rp 700 milyar pencatatan dan pelaporan kurang memadai. Dan terakhir sebanyak Rp 300 milyar persediaan tidak inventarisasi fisik," ujarnya.

Pria berkaca mata ini melanjutkan, dari ketiga acuan tersebut, muncul rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar terjadi suatu perubahan. "Perlu melakukan kajian dan evaluasi. Minta Menteri dan Kepala Lembaga untuk me-review serta mengadakan pelatihan dan penata usahaan," terangnya.

Widi juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan. Ia menilai Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu ditingkatkan. "Perlu adanya koordinasi antara pihak Kementerian Lembaga pengguna barang dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). DJKN akan memonitoring secara berkala, kemudian hasilnya disampaikan ke BPK," tutupnya. (n11/ao)