Kasus kebakaran hutan sebenarnya bukanlah kasus baru yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, menurut data yang dihimpun dari pihak kepolisian, sebanyak 218 kasus kebakaran hutan terjadi sepanjang tahun 2015. Data tersebut menunjukan lemahnya aparat hukum dalam memberantas kasus ini. "Kasus kebakaran hutan terjadi akibat pembukaan lahan yang tidakIdilakukan dengan prosedur yang benar," jelas Gatot Subroto, salah satu wakil dari Kementrian Sosial Masyarakat (sosmas) BEM ITS periode 2014/2015.

Lebih lanjut, menurutnya, banyak pengusaha yang masih menerapkan sistem pembakaran hutan langsung tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan ketika akan membuka lahan baru. Ia menilai, cara ini dipilih karena dianggap lebih murah dan mudah. "Kebanyakan mereka (perusahaan, red) berprinsip pada keuntungan maksimal," ungkapnya prihatin.

Ia mengungkapkan, maksud dari keuntungan maksimal adalah salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil. "Dengan membakar hutan, biaya yang dikeluarkan untuk membuka lahan akan menjadi lebih murah," akunya.

Gatot juga menjelaskan, dalam aksi penggalangan dana ini Kementrian Sosmas BEM ITS menjalin kerjasama dengan tim mahagana ITS dan Organisasi Mahasiswa (ormawa) ITS. Selain itu, proses penggalangan dana ini, juga dilakukan sebanyak dua kali. Pada tahap pertama, dana yang berhasil terkumpul sampai sebesar Rp 13,2 juta sedangkan dana kedua berhasil terkumpul sebesar Rp 5 juta.

Semua dana yang terkumpul akan disalurkan kepada lembaga sosial Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Melalui HFI, dana akan disampaikan secara langsung kepada warga baik berupa dana tunai, masker maupun makanan atau minuman.

Aksi sosial ini tidak hanya berupa penggalangan dana, namun juga berupa diskusi terbuka, pengumpulan petisi, dan aksi turun jalan secara langsung. Diskusi terbuka dilakukan guna membahas kinerja dari pemerintah mengenai penanganan kasus kebakaran hutan. "Diskusi ini sebagai salah satu langkah tanggap bencana dari KM ITS," jelas mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ini.

Sedangkan, aksi yang rencananya dilakukan pada Senin (5/10) di gedung grahadi Surabaya besok, merupakan salah satu bentuk inisiasi KM ITS terhadap bencana ini. "Aksi ini dilakukan sebagai hasil dari diskusi yang telah dilakukan, Jum’at (2/10) lalu," terangnya.

Diakhir, Gatot berharap agar pemerintah memberikan pencerdasan kepada masyarakat mengenai tata cara mitigasi terhadap bencana. Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah lebih adil dalam membuat suatu kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. "Sudah saatnya, pemerintah lebih memihak kepada nasib rakyat. Bukan kepada para pemilik modal," tutup Mahasiswa asal Jombang ini. (sho/akh).