Dalam forum diskusi tersebut, sedikitnya terdapat sepuluh perwakilan dari  tiga PTNBH baru lainnya. DIantaranya yakni UNPAD, UNDIP, dan UNHAS. Mereka membahas remunerasi untuk menyamakan persepsi. Alhasil, ITS pun ditunjuk sebagai tuan rumah lantaran dinilai lebih dulu berhasil dalam melaksanakan remunerasi yang terintegrasi dan transparan melalui SIM Remunerasi ITS.

Ir Mochammad Husni MKom, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan ITS menjelaskan bahwa penerbitan SIM Remunerasi digunakan sebagai media informasi mengenai jumlah remunerasi yang akan diterima setiap pegawai. Remunerasi sendiri merupakan gaji dan insentif kinerja yang diberikan kepada dosen, dewan pengawas atau tendik di PTN Badan Layanan Umum (BLU).

Dalam remunerasi ITS, gaji memiliki komposisi sebanyak 30 persen. Sedangkan untuk insentif kinerja dialokasikan sebesar 70 persen. ” Semua pegawai ITS yang mendapat remunerasi dapat mengakses SIM Remunerasi di http://www.bpp.its.ac.id/remunits/auth/login/login secara pribadi dan bersifat rahasia. Semua hasil penilaian terhadap kinerja akan ditampilkan secara detail,” papar Husni.

Berbeda dengan Husni, Ir Muhammad Faqih MSa PhD, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana menjawab dua hal saat ditanya mengenai hambatan yang dialami oleh ITS. Pertama adalah timbulnya rasa kekhawatiran tenaga pendidik (tendik) atas hasil kinerjanya apabila dinilai kurang adil.

Betapa tidak, remunerasi menjadi topik sensitif lantaran berkaitan erat dengan berapa besar gaji yang akan didapatkan oleh seorang tendik. ” Mereka khawatir jika ada sebagian kinerja yang tidak di gaji dengan sesuai. Ya akhirnya kita jelaskan satu persatu. Mulai dari dosen, karyawan PNS hingga karyawan non-PNS,” terang dosen Arsitektur ini.

Sedangkan yang kedua adalah hambatan ketika sudah diterapkan SIM Remunerasi. Menurut Faqih, masalah itu muncul ketika pegawai satu tahu mengenai jumlah remunerasi yang diterima pegawai lain lebih tinggi darinya. Sehingga timbulah kecemburuan. ”Padahal itu seharusnya bersifat rahasia. Tapi ya kami siap menerima pengaduan dan memberi penjelasan,” imbuh Faqih.

Khairudin, salah satu perwakilan dari UNHAS berpendapat, penyamaan persepsi dalam hal ini sangat diperlukan. Pasalnya, terdapat konsep dan kondisi organisasi yang berbeda-beda di tiap PTN. ”Sebenarnya sudah dua tahun kami mengodok bersama rumusan ini. Tapi ITS jalannya lebih kenceng,” tutupnya.(ao/sha)