Dalam melakukan aksinya, IKA ITS PW Jatim juga menggandeng Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS untuk bekerjasama. Ketua IKA ITS PW Jatim, Ir Arif Wisnu mengungkapkan, aksi ini dilakukan untuk mewakili suara masyarakat umum. "Mereka sangat menginginkan KPK dan Polri bisa berdamai," ujarnya kepada ITS Online.
Dalam mimbar bebas ini, IKA ITS PW Jatim juga menyediakan spanduk besar bertuliskan tuntutan kepada KPK dan Polri. Spanduk pertama bertuliskan Tuntaskan Reformasi Birokrasi Menuju Polisi Bersih. Sementara itu, spanduk kedua bertuliskan Selamatkan KPK dari Upaya Kriminalisasi dan Politisasi. "Setelah ditandatangani masyarakat, spanduk-spanduk ini akan kami kirim ke kedua lembaga tersebut," ungkapnya.
Menurut Arif, Polri memang harus melaksanakan reformasi untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. "Reformasi di Polri sudah digagas sekitar 15 tahun yang lalu. Namun hal itu hanya wacana, karena reformasi di Indonesia memang sulit," jelas pria kelahiran Probolinggo ini.
Sementara itu, lanjutnya, KPK harus jauh dari praktik politisasi dan kriminalisasi. Bagi Arif, hal ini perlu dilakukan agar lembaga negara yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia itu mampu menjalankan tugasnya dengan baik. "Jika KPK dan Polri bisa membenahi diri masing-masing, maka perdamaian antara keduanya bisa diwujudkan," tegasnya.
Untuk itulah, Arif menaruh harapan besar kepada mahasiswa ITS agar bisa tanggap akan kasus KPK dan Polri ini. Saat menanggapi sikap BEM ITS yang belum melakukan aksi terkait kasus ini, Arif tetap yakin bahwa mahasiswa ITS pasti punya cara tersendiri. "Yang jelas mereka harus berada di garda terdepan," pungkasnya.
Siapkan Pukat Senin Mendatang
Meski penggagas aksi ini adalah IKA ITS PW Jatim yang notabene bukan mahasiswa, namun bukan berarti BEM ITS hanya diam saja. Presiden BEM ITS, Imran Ibnu Fajri mengungkapkan, Keluarga Mahasiswa (KM) ITS juga akan mengeluarkan sikap pada Senin (23/2) mendatang. "Hari Senin kami siap melaksanakan Pusat Kajian (Pukat) mengenai KPK dan Polri," tegasnya.
Menurut Fajri, BEM ITS telah melaksanakan diskusi terbuka dengan KM ITS selama dua hari sejak Jumat (20/2) lalu. "Kami tidak mau hanya mengeluarkan tuntutan yang normatif. Kami ingin mengeluarkan tuntutan yang bersifat teknis agar bisa langsung diterapkan oleh pemerintah," pungkasnya. (pus/ady)
