Di tengah forum diskusi, Nur, sapaan akrabnya, menerangkan pembahasan statuta akan dilaksanakan secara bertahap. Yakni berawal dari statuta Undip dan diakhiri oleh Universitas Hasanuddin (Unhas). Hal pun ini diakuinya dilakukan berdasarkan tingkat urgensitasnya. "Undip didahulukan karena telah melakukan pemilihan rektor (pilrek) terlebih dahulu. Baru setelah itu ITS atau Universitas Padjajaran (Unpad) yang memiliki timeline pilrek berdekatan," ujar Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi ITS ini.

Dalam forum komunikasi itu, ITS sedikitnya mengundang 16 perwakilan dari tiga PTN-BH baru lainnya guna membahas beberapa permasalahan. Diantaranya adalah indeks Universitas Riset Bertaraf Internasional (URBI) yg telah dikembangkan ITS, usulan Organisasi Tata Kelola (OTK) PTN-BH, dan proses pemisahan aset di PTN-BH. Dijelaskan pula oleh Wakil Rektor III ITS itu, diskusi ini adalah ‘kloter terakhir’ yang berlangsung selama dua hari di Hotel Swiss Belinn, Surabaya sejak Sabtu (23/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan forum serupa sebelumnya juga telah digelar oleh Unpad dengan topik pembahasan lain. "Pertama, di Unpad membahas apa itu PTN-BH, perbedaannya dengan PT-BLU, dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk itu," terang Nur.

Disinggung mengenai narasumber, ia mengungkapkan hal ini turut memanfaatkan pengalaman para perwakilan PTN-BH lama sebagai pertimbangan tim PTN-BH yang baru dalam mengambil keputusan. Seperti forum yang dilakukan Unpad dengan mengundang ITB dalam membantu penyusunan PP Nomor 4 yang mengatur PTN-BH. Begitu pula yang dilakukan ITS, pihaknya mengundang Universitas Airlangga dalam pembahasan mengenai pemisahan aset di PTN-BH.

Ia yakin hal ini akan membantu mempercepat proses keempat PTN-BH dalam pemenuhan nilai hingga pada statuta PTN-BH Unhas keluar. "Statuta sudah diajukan, sambil menunggu hasil kajian empat menteri (Menpan RB, Menkumham, Menkeu, dan Mendikbud), kita bahas pula persiapan awal pasca penerimaan statuta dalam forum yang diadakan Unhas," kilas Nur ketika ditemui ITS Online.

Lebih lanjut, ia mengaku pembahasan mengenai Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan struktur OTK pun telah dibahas dalam forum yang diadakan Undip. Nur pun menuturkan dalam pertemuan ini Sekretaris Negara (Setneg) mengadakan pra-harmonisasi untuk keempat PTN-BH ini. "Kali itu kita bahas pra-harmonisasi dan disini kita mulai menyamakan persepsi untuk tindak lanjut di kemudian hari," ujarnya.

Sedangkan topik mengenai URBI dan OTK merupakan bahasan yang dilakukan dalam forum helatan ITS. Dijelaskan oleh Dr Eng Ir Ahmad Rusdiansyah MEng CSCP bahwa penggunaan indeks URBI telah dikembangkan di ITS. Menurut Kepala Badan Koordinasi, Pengendalian dan Komunikasi Program (BKPKP) ITS ini, ITS sudah tidak ada lagi menggunaan Key Performance Indicator (KPI) standar dalam mengukur capaiannya.

Dalam hal OTK, ITS sendiri berencana akan menambahkan OTK dengan corporate secretary. Ia yakin dengan adanya jabatan Sekretaris Rektor saja belum cukup optimal mengkoordinasikan berbagai program. "Selama ini pekerjaan rektor untuk mengoordinasi program luar dan dalam ITS masih belum ada manajernya (corporate secretary)," tutupnya. (riz/man)