Mengusung tema Pemantapan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH) dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pada Era Otonom, Konferensi Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup (PLH) tahun ini adalah untuk ke-22 kali digelar. Dalam pelaksanaannya kali ini, ada beberapa hal yang dikritisi dalam pembentukan UUPLH.

Siti Nurbaya menyebutkan, sistem terbaru dalam Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia adalah mengintegrasikan dua hal, lingkungan hidup dan kehutanan. ”Saya memiliki presepsi dan intuisi lingkungan secara akademik, ini arahnya kepada pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Setelah bertemu langsung dengan pihak observasi lingkungan, Siti Nurbaya menyadari adanya permasalahan dalam regulasi. Ia menemukan adanya kelonggaran dalam peraturan teknis yang ada. "Kita perlu mengatur tata perizinan. Tujuannya mempermudah izin agar tidak berbelit-belit dan tidak berdimensi transaksi apalagi korupsi," imbuhnya.

Hal lain yang menjadi sorotan dari sisi perizinan adalah aksesibilitas sumber daya lahan. Dengan adanya kebijakan satu peta (one map policy), akan ada satu perizinan terpadu dan satu database terpadu. Kebijakan tersebut diakui Siti Nurbaya dapat memudahkan pengambilan keputusan nantinya.

Selain dari sisi perizinan, Siti Nurbaya juga membahas mengenai kelembagaan. Masih terdapat ketidakjelasan hubungan antara kapasitas kelembagaan yang dimiliki kementerian dengan yang dimiliki pemerintah daerah. Oleh karenanya, perlu penyuluhan lebih kepada masyarakat agar mereka dapat berpikir membangun dengan pendekatan lingkungan. "Dengan model industri animasi, penyuluhan mediasi di lapangan dengan kreasi para mahasiswa atau para pemuda diharapkan bisa makin melekat," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan kepada para peserta dari kalangan akademisi untuk turut mempersiapkan policy exercise untuk pemerintah. ”Terlebih Bapak Ibu tidak hanya memiliki bekal keilmuan, tetapi juga fakta-fakta di lapangan,” terang Siti Nurbaya. (o14/oly)