Hanif Galih Fernanda, moderator Musayawarah Mahasiswa (Musma) dari DPM, membuka diskusi dengan menyatakan bahwa mahasiswa bebas berpendapat dalam penetapan GBHK ini. "Musyawarah ini bersifat aspiratif. Teman teman bebas menanggapi poin-poin yang ada," katanya.

Dalam Musma kali ini, seluruh persoalan dalam bidang kerja disoroti. Tidak hanya membahas Bidang Hubungan Intra Kampus, Bidang Hubungan Ekstra Kampus, Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Bidang Sosial Politik, tetapi juga Bidang Pengabdian Masyarakat, Bidang Pendidikan, Bidang Keilmiahan, Bidang Administrasi dan Keuangan, serta Bidang Komunikasi dan Informasi.

Pertama tentang kebijakan dalam Bidang Pendidikan yang hanya memiliki satu poin arahan. "Bidang pendidikan harusnya bisa dikembangkan lebih, karena masalah pendidikan luas cakupannya misalnya saja adanya Uang Kuliah Tunggal, masa kuliah maksimal lima tahun dan lain-lain,"  kritik Oxi Putra Merdeka, perwakilan dari Fakultas Teknologi Industri. 

Selain pendidikan, Bidang Pengabdian Masyarakat juga menerima banyak masukan. Misalnya, mengkolaborasikan program pengabdian masyarakat tiap organisasi mahasiswa ITS sebagai suatu kesatuan program yang mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Masukan serupa juga diberikan untuk Bidang Keprofesian dan Sosial Masyarakat dari tingkat jurusan dan fakultas menjadi satu untuk merespon kebijakan politik yang berhubungan dengan masyarakat.

Lebih lanjut, untuk Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, BEM ITS diharapkan  mampu  membangun sistem pengembangan potensi mahasiswa yang dilandasi semangat dinamis  dan profesional mahasiswa ITS. Dengan wadah seperti itu, diharapkan dapat menumbuhkan karakter mahasiswa ITS yang memahami dan tanggap terhadap sosial politik.

Selain masukan-masukan per bidang, dilakukan pula kesepakatan mengenai jalannya program yang tidak terdaftar dalam GBHK. Jika kedepannya BEM melakukan beberapa kegiatan yang tidak terdaftar dalam GBHK namun bertujuan baik, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. "Jika memang seperti itu, tidak apa apa.  Itu kan menjadi sebuah arah kerja  bagi organisasi tersebut. DPM akan tetap menjalankan fungsi pengawasan," terang Hanif. (o10/oly)