Kepala Biro Keuangan Sarana dan Prasarana (BKSP) itu pun menjelaskan SPAN merupakan dana yang dikhususkan untuk penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan sistem rupiah murni. Menurutnya, adanya selisih data setiap akhir tahun antara keuangan pusat dan daerah digadang-gadang menjadi latar belakang berlakunya sistem ini. ”Jika sebelumnya database keuangan terdapat di daerah masing-masing, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menginginkan database tersebut berada di pusat,” ujar Nuri saat ditemui ITS Online, Kamis (17/4).

Nuri mengatakan, kebijakan baru yang diberlakukan ini berasal dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I yang masih dalam tahap uji coba selama tiga bulan. "Sistem ini belum berlaku di seluruh Indonesia, Kemenkeu RI menguji coba di wilayah Jawa Timur terlebih dahulu" ujarnya.

Ada pun perubahan yang terjadi, ia menjelaskan dari segi pengelolaan gaji terdapat alur penambahan yaitu melalui Kemenkeu Direktorat Transformasi. "Kalau sebelumnya ITS melalui KPPN langsung ke Bank daerah, kini harus melalui Kemenkeu Direktorat Transformasi lalu diteruskan ke bank miliki pemerintah yang berada di pusat" terang Nuri.

Ia menambahkan, dengan adanya sistem ini, BKSP bisa mengecek ulang potongan-potongan gaji terhadap pegawai dosen baik potongan wajib maupun potongan sekunder seperti potongan Dharma Wanita dan infaq.

Sementara itu, dari segi pembayaran pengadaan barang dan jasa yang bersifat langsung juga mengalami perubahan. Nuri mengungkapkan, untuk pengadaan barang dan jasa maka harus diproses sampai tanda tangan kontrak berlangsung kemudian melakukan pendaftaran ke KPPN. "Lima hari setelah penandatanganan kontrak setelah itu wajib mendaftarkan beberapa hal seperti nama rekanan,  nama pekerjaan dan jumlah dana," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan skema pemrosesan pun sama halnya seperti pembayaran gaji yaitu dari KPPN melalui Kemenkeu Direktorat Transformasi kemudian ke bank milik pemerintah pusat. "Perbedaannya hanya harus mendaftarkan terlebih dahulu," ujar wanita berkerudung tersebut.

Tak lupa, ia juga menyebutkan beberapa dampak dari penerapan sistem ini, yaitu penggantian rekening yang rumit dan kemungkinan keterlambatan dari salah satu bank pusat. Ia pun menginginkan setelah adanya sistem ini tidak ada pegawai dosen yang melakukan penggantian rekening.

Di akhir, Nuri juga berharap sistem ini dapat membuat pengadaan barang dan jasa lebih jelas terlihat dan teratur. "Satu lagi yaitu, mereka (pegawai dan dosen,red) yang mempunyai kewajiban atau tunggakan sendiri bisa mempertanggungjawabkannya sendiri tanpa dilimpahkan ke BKSP," tutupnya. (van/man)