Presiden BEM ITS, Mukhlis Ndoyo Said menjelaskan bahwa dalam Munas VII tersebut telah terpilih Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai Koordinator Pusat (Korpus) mengantikan Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai Korpus Forum Perempuan dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai Korwil Jatim periode 2013/2014.

Dalam rangka menyikapi terpilihnya BEM ITS, rencanya akan diadakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Jatim pada Februari mendatang. ”Dalam Rakerwil ini, akan diusung isu permasalahan lumpur Sidoarjo dan penutupan lokalisasi Dolly. Hasil kajian akan disampaikan sebagai rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang lebih efektif,” jelas mahasiswa Jurusan Teknik Industri tersebut.

Selain itu, Munas yang dihadiri oleh sekitar 48 BEM dari universitas di seluruh Indonesia ini telah menghasilkan tujuh isu kebijakan sebagai rekomendasi perbaikan untuk bangsa. Ketujuh isu yang dilaksanakan dalam tujuh komisi tersebut antara lain Pendidikan, Ekonomi, Energi, Kesehatan, Korupsi dan Pemilu 2014.

Dari tujuh komisi tersebut, pada tahun ini BEM ITS ditunjuk sebagai komisi pusat dalam isu energi. ”Contohnya permasalahan energi yang semakin dikuasai asing. Terutama kontrak blok Mahakam yang akan habis pada 2017, jika pemerintah tidak bergerak cepat maka aset ini akan jatuh pada pihak asing," tutur Mukhlis.

Tak bergerak sendiri, Mukhlis mengaku akan mengajak BEM dari perguruan tinggi lain untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan dan isu-isu energi. ”BEM ITS akan lebih banyak berkoordiansi dengan BEM ITB dalam menangani isu energi ini,” tegas Mukhlis

Dampak Terhadap Mahsiswa
Menurut Mukhlis, BEM SI sendiri merupakan suatu aliansi lembaga strategis gerakan mahasiswa yang beranggotakan dari beberapa BEM universitas yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penunjukan BEM ITS sebagai korwil Jatim akan menjadi tanggung jawab besar bagi Keluarga Mahasiswa ITS (KM ITS). Secara tidak langsung, mahasiswa ITS akan menjadi representatif mahasiswa di wilayah Jatim.

”BEM SI merupakan lembaga yang bergerak sebagai pemantau dan memberi hasil kajian terhadap kebijakan pemerintah untuk perbaikan bangsa.” jelas Mukhlis. Sehingga, secara tidak langsung, keterlibatan strategis ITS di BEM SI akan menambah wawasan kebangsaan dan kebijakan politik mahasiswa ITS. Mukhlis berharap, mahasiswa ITS dapat berperan aktif dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan pemerintah yang dirasa kurang efektif, namun tetap dengan metode yang ilmiah. (ao/ald)