Beberapa mahasiswa yang mewakili fakultasnya masing-masing turut angkat bicara terkait pembangunan JSS. Salah satunya yaitu mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) yang menyatakan penolakannya terhadap hal tersebut. Menurutnya, paradigma daratan masih sangat kental terasa sehingga Indonesia selalu dihubungkan melalui jembatan. Padahal, masih banyak sektor pembangunan yang belum selesai dibangun. Misalnya saja pelabuhan di Aceh, Medan, Riau, dan Palembang.

Lain lagi dengan mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP). Dengan tegas mereka pun mendukung adanya pembangunan tersebut. Menurut FTSP, dengan adanya JSS dirasa dapat menambah perekonomian Indonesia dengan terhubungnya Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan begitu, arus pengangkutan barang dari pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya akan berjalan dengan lancar.

Menanggapi hal tersebut, Mukhlis Ndoyo Said, Presiden BEM ITS turut angkat suara. Mukhlis pun menjelaskan konsep kelogistikan JSS dari segi ekonomi. ”Jembatan ini bisa mengurangi waktu pendistribusian barang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera sehingga membuat kesenjangan harga  antara Pulau Jawa dan Sumatera berkurang” ujarnya.

Tak hanya itu bahasan terkait payback period pun turut menjadi pertimbangan. Salah satu mahasiswa dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) menerangkan bahwa pembangunan JSS dapat balik modal, namun membutuhkan waktu selama 38 tahun dengan harga tiket Rp 300 ribu per angkutan barang.

Walalupun sedikit alot, diskusi yang dilakukan hingga malam hari tersebut pun akhirnya membuahkan hasil. BEM ITS pun menarik kesimpulan bahwa akan diadakannya tuntutan kepada pemerintah tentang pembangunan JSS. Nantinya bila tuntutan tersebut tidak digubris, maka KM ITS akan menolak pembangunan JSS.

Sudarsono, Menteri Kebijakan Publik BEM ITS mengatakan bahwa tuntutan akan dirumuskan sesuai masalah-masalah yang sudah dipaparkan baik pro dan kontra dalam waktu dekat ini. ”Rencananya sebelum ujian akhir semester tuntutan akan segera kami buat,” pungkasnya. (van/sha)