ITS News

Jumat, 19 Desember 2025
09 Oktober 2013, 21:10

Industri Migas Nasional Butuh Dukungan Konstitusi

Oleh : Dadang ITS | | Source : -

ITS merupakan salah satu dari dua kampus di Jawa Timur yang mendapat kunjungan Pertamina Goes to Campus 2013 ini. Marwan, salah satu pembicara, mengungkapkan, lulusan ITS yang diharapkan nantinya akan berkiprah di bidang industri minyak dan gas bumi seperti PT Pertamina.

Berangkat dari permasalahan energi global, Marwan menjelaskan kondisi yang ada. Data yang ia peroleh menunjukkan, konsumsi dunia terhadap minyak dan gas bumi semakin meningkat. Termasuk penggunaan komponen energi maupun energi terbarukan (EBT).

Marwan juga menjelaskan, meski kebutuhan dan konsumsi energi di Indonesia semakin meningkat, produksi minyak nasional dan juga EBT semakin rendah. Selain itu, ia juga menyebutkan beberapa masalah Indonesia. Di mana buram energi bermasalah, ketergantungan impor tinggi, ketahanan energi rapuh, dan terjadinya defisit neraca
perdagangan.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa kilang minyak di Indonesia masih sangat tertinggal jauh. Cekungan minyak yang ada dan sudah dieksplorasi pun membutuhkan regulasi yang lebih tepat. ”Oleh karena itu, untuk meningkatkan industri migas di Indonesia, butuh dukungan penuh dari konstitusi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu menguntungkan pihak asing,” tegasnya.

Dari kondisi yang ada itu, ia menekankan, tersedianya ketahanan energi global sangat diperlukan dan harus dimiliki oleh setiap negara. ”Agar tetap bisa memenuhi kebutuhan negaranya terhadap energi,” kata Marwan kepada ratusan peserta yang hadir pada saat itu.

”Ada empat hal pokok yang harus dimiliki,” ujarnya. Yang pertama adalah penguasaan sumber dan aset energi di wilayah atau negaranya. Kedua, memastikan jumlah pasokan energi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat domestik. Selanjutnya kestabilan harga, kemudian yang terakhir adalah tetap terjaganya kelestarian lingkungan dalam penyediaan energi.

Kelestarian lingkungan ini sangat perlu diperhatikan. Marwan mencontohkan ketika masyarakat Batang melakukan penolakan terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). ”Karena mereka berpikir keberadaan PLTU itu akan merusak lingkungan,” katanya.

Padahal, lanjut Marwan, jika ditelaah ulang, ditemukan kasus serupa yang pernah terjadi. Ia mengungkapkan, pemadaman listrik di Sumatera Utara beberapa waktu silam tidak akan terjadi jika permintaan Dirut PLN untuk pembangunan proyek Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III segera direalisasikan. ”Seharusnya kita memang harus berpikir jangka panjang terhadap rencana-rencana seperti itu,” ujarnya. (oly/nir)

Berita Terkait