Kebijakan terbaru untuk implementasi penyusutan Barang Milik Negara ini telah disosialisasikan kepada seluruh pengguna SIMAK BMN 2013 dari masing-masing unit kerja di lingkungan ITS, belum lama ini. Sehingga diharapkan dapat dipahami dengan baik bagaimana cara menggunakan sistem yang baru.

SIMAK BMN merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan yang digunakan untuk membantu pegawai keuangan dalam melakukan pelaporan keuangan dari aset tetap pada pemerintahan. Aplikasi SIMAK ini telah diimplementasikan di seluruh jajaran instansi pemerintah sejak tahun 2011. Namun, belum sempurna karena belum menerapkan perhitungan penyusutan BMN. Sebelumnya, nilai penyusutannya dihitung secara manual oleh pegawai yang bertugas untuk melakukan survei BMN.

Penyusutan dihitung untuk mengetahui nilai yang sebenarnya pada sebuah aset. Di ITS misalnya, terdapat berbagai macam aset BMN, di antaranya komputer, gedung, dan barang-barang milik negara lainnya. Penyusutan yakni berkurangnya nilai manfaat dari sebuah aset BMN. Ketika sebuah barang telah digunakan selama bertahun-tahun, maka barang tersebut akan mengalami penyusutan manfaat, sehingga harganya tidak seperti ketika pertama kali dibeli dan digunakan.
Setiap barang berbeda-beda besaran masa manfaatnya, dan itu sudah ditentukan, serta ada perhitungannya masing-masing. Dalam hal ini, SIMAK BMN versi 2013 akan lebih mempermudah kinerja dari satuan kerja dan unit-unit di ITS untuk memasukkan nilai penyusutan dari aset BMN.

Aplikasi tersebut sangat membantu proses perhitungan dan pelaporan penyusutan di ITS. Sebab, perhitungan manual yang dulunya diterapkan acapkali susah diterapkan dan sering terjadi ketidaktelitian dari yang menghitung. Kalau sudah menggunakan aplikasi ini bisa langsung dihitung, tidak sesulit dahulu.

Selain mencoba aplikasi SIMAK BMN versi 2013 yang baru, dalam sosialisasi tersebut, juga dilakukan pengumpulan laporan persediaan semester gasal tahun 2013 kepada Biro Keuangan ITS. Sebagian besar satuan kerja dan unit telah mengumpulkan dan dilakukan pemantauan oleh Biro Keuangan. (*)