”Ini sebagai bentuk sindiran kami terhadap pemerintah yang tidak bisa mengelola dana Anggaran Pendanaan dan Belanja Negara (APBN) sehingga menaikkan BBM,” tukas Hafizh Fatah Rachmatullah, Kordinator Hubungan Masyarakat (Humas) pada aksi yang digelar di bilangan lampu lalu lintas Stasiun Gubeng Surabaya kali ini.

Ia mengaku, pihaknya menemukan beberapa kejanggalan terhadap pewacaan ini. Pertama, hanya ada 500 ribu dari 22,6 juta perusahaan negara yang taat membayar pajak. Kedua, pengeluaran anggaran belanja pun belum optimal mengingat terjadi kebocoran sekitar 30 persen di setiap tahunnya. Namun yang dijadikan alasan bagi pemerintah adalah besarnya jumlah subsidi yang diberikan selama ini. ”Jelas argumentasi pemerintah salah dalam hal ini,” ungkapnya.

Selain itu, mereka juga menampik bila dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan program empati untuk rakyat. Ia menjelaskan, program yang bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada rakyat miskin ini sangat timpang bila dibandingkan dengan besarnya dana hibah kepada International Monetary Fund (IMF) sebagai kompensasi keanggotaan ke-14 Indonesia. ”Hanya tersedia Rp 9,3 triliun dana yang dikucurkan untuk menangai 50 persen permasalahan rakyat miskin sebagai dana BLSM. Berbeda jauh dengan dana hibah untuk IMF sebesar Rp 38,1 triliun,” papar mahasiswa Jurusan Teknik Fisika ITS ini.

Lebih lanjut, ia juga menuturkan, rasio gini sebesar 0,41 juga menjadi salah satu faktor yang mendukung ketidaktepatan kebijakan ini. ”Seberapapun besar kenaikan harga BBM tidak akan berpengaruh terhadap kalangan menengah ke atas, tetapi akan terasa dampakanya untuk kalangan menengah ke bawah,” ujarnya.

Pun demikian, terdapat pula tujuh tuntutan BEM ITS kepada Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono terkait hal ini. Diantaranya, peninjauan ulang rencana kenaikan BBM, perencanaan sistem perpajakan progresif untuk kendaraan bermotor, dan optimalisasi penerimaan serta efisiensi pengeluaran anggaran belanja. Percepatan pengembangan energi alternatif, transportasi massal, dan infrastruktur juga menjadi fokusan utama.

Ia menambahkan, tuntutan lainnya adalah menindak para pelaku penyelewengan BBM bersubsidi. Tidak terkecuali mafia gas dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program pemberdayaan masyarakat.

Di akhir acara, aksi galang koin akan ditindaklanjuti dengan penyerahan secara langsung kepada para nelayan yang berada di area pesisir Pantai Kenjeran Surabaya. ”Yang kami harapkan, mahasiswa lain dapat melihat permasalahan ini tidak secara parsial, tapi menyeluruh. Silakan tinjau ulang berapa banyak dampak buruk atau baik yang terjadi ke depannya,” tutupnya. (man/nir)