Secara khusus, dialog ini mengangkat tema Kebijakan Fiskal sebagai Instrumen untuk Memajukan Dunia Maritim Nasional Menuju Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Ir Triwilaswandio Wuruk Pribadi MSc, selaku pembicara sempat mengkritisi soal dukungan pemerintah Indonesia terhadap industri kemaritiman.

Pasalnya, apa yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia masih jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Dalam kesempatan tersebut, ia mengambil contoh Jepang dan Korea Selatan yang industri maritimnya berkembang pesat belakangan ini. Ia menyebutkan, sebagai industri maritim nomor dua di dunia setelah Jepang, Korea Selatan memulai modernisasi industri maritim bersamaan dengan Indonesia. Yaitu sekitar tahun 70-an. ”Namun, sekarang kita masih seperti ini, tidak berubah,” sergahnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Jurusan Teknik Perkapalan ITS ini juga menyebutkan bahwa dukungan pemerintah Korea Selatan terhadap industri maritimnya sudah sangat besar dan berkembang. ”Di sana (Korea Selatan, red), industri tersebut telah didukung penuh oleh pemerintah,” ujarnya.

Triwilaswandio menyayangkan belum adanya komitmen dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam industri maritim. ”Di sini (Indonesia, red), investor berjalan sendiri ketika berurusan dengan birokrasi dan rakyat. Selain itu, untuk lahan, investor juga terpaksa mencari sendiri,” ungkapnya.

Dalam berbagai keputusan pengucuran anggaran, kewenangan tidak dengan kementerian keuangan saja, namun oleh DPR juga. Tapi, menurutnya, sampai saat ini belum ada komitmen dari DPR sendiri dalam membangun sektor industri maritim.

Di sisi lain, Triwilaswandio menyebutkan, sektor industri maritim merupakan solusi menjanjikan sebagai penghubung antar pulau. Lebih dari itu, ia menganggap dengan memperhatikan sektor penghubung tersebut, pembangunan masing-masing daerah bisa merata. ”Bahkan, bisa bangun kapal sendiri,” tambahnya.

Dari pembekalan tersebut, ia berharap mahasiswa bisa mengikuti dialog interaktif Sampan ITS, Kamis(23/5) mendatang. Pada sub kegiatan terakhir Sampan tersebut akan mengundang perwakilan industri dan pemerintah, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan. ”Sebenarnya, masalah bukan berada pada perindustrian, namun berada pada fiskal. Oleh karena itu, kuasailah fiskal,” ucapnya.

Hasilkan RUU Maritim
Beda dari tahun lalu, acara ini memasukkan persiapan menuju MP3EI dalam tema besarnya. Hal ini guna meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap potensi kemaritiman yang dimiliki Indonesia. Di lain sisi, dialog ini juga mengundang mahasiswa ekonomi dan hukum, baik negeri maupun swasta. ”Dari Universitas Airlangga juga kita undang,” tutur Intan Pratiwi, Ketua Pelaksana.

Selain itu, acara ini juga bertujuan sebagai sarana sosialisasi MP3EI pada mahasiswa Terutama mahasiswa tahun pertama. ”Harapannya mahasiswa tahu apa yang harus dilakukan untuk sepuluh atau 15 tahun kedepan,” ungkapnya.

Lebih dari itu, mahasiswi Teknik Perkapalan ini mengungkapkan output dari dialog nanti berupa rancangan perundang-undangan baru untuk dunia maritim yang disetujui oleh pihak industri dan pemerintah. Untuk itu, dalam acara mendatang akan diundang pula kalangan perusahaan serta pemerintahan. (nul/fz)