Mengawali acara ini, Raja Oloan Saut Gurning ST MSc PhD, Badan Kerjasama Inovasi dan Bisnis Ventura (BKIBV)-Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM),  mengatakan jika Indonesia sekarang dibanjiri produk pertanian dari luar negeri. Hal ini membuat petani dalam negeri kalah bersaing. Menurutnya, permasalahan yang dialami indonesia sangatlah kompleks. Mulai dari hulu, logistik, hingga hilir.

Fakta tersebut didukung dengan data bahwa perbandingan ekspor dan impor Indonesia pada produk pertanian tidaklah seimbang yaitu 1:50. Sehingga, produk Indonesia kalah bersaing dengan produk dari luar negeri di pasar domestik. ”Perlu adanya langkah untuk mengatasi masalah tersebut, mulai dari perbaikan pada warehoushing, material handling, purchasing, dan packaging,” ujar Saut.

Sementara itu, Isdarmawan Asrikan, Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI) Jatim, mengatakan bahwa dari skala nasional ekspor pertanian Indonesia hanya 3,64 persen. Sementara di Jawa Timur, ekspor pertanian hanya 7,44 persen. ”Kita perlu bekerja keras untuk meningkatkan share produk pertanian,” ajak Isdarmawan.

Di sisi lain, ia juga mengatakan bahwa rendahnya ekspor produk pertanian tak lepas dari berbagai kendala dalam negeri. Pertama, kelancaran supply bahan baku yang masih rendah. ”Perlu perbaikan infrastruktur yang memadai untuk memaksimalkan mobilitas barang,” sarannya.

Masalah kedua, ia menyoroti produktivitas petani yang masih rendah karena keterbatasan alat maupun pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, masalah berikutnya adalah harga barang yang fluktuatif, pesaing dari negara lain, maupun biaya logistik yang relatif mahal. ”Oleh karena itu, para pemangku kebijakan harus sinergis menghadapi masalah tersebut,” tuturnya.

Senada dengan Isdarman, Hengky Pratoko, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), membagi permasalahan produk pertanian menjadi tiga bagian. Pertama masaah hulu, ia menyoroti political will dari pemerintah untuk memberdayakan produk pertanian dalam negeri. ”Lahan pertanian tidak boleh diarahkan ke industri,” terangnya.

Kedua, banyaknya kendala pada sistem logistik dalam hal aksestabilitas yang masih kurang maksimal. Ia mencontohkan Pasar Agro Jawa Timur yang aksestabilitas menuju ke pelabuhan Tanjung Perak masih sulit karena jalan yang sempit. Terakhir masalah hilir, yaitu konsumen yang dimanja oleh barang dari luar negeri yang murah dan mudah didapat.

Rekomendasi untuk Pemerintah
Dari diskusi umum ini muncul berbagai rekomendasi mengenai permasalahan produk pertanian. Hengky mengatakan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) perlu ditindaklanjuti dengan action plan dan regulasi yang lebih rinci. Selain itu, perlu pula adanya subsidi terhadap biaya-biaya pelabuhan khususnya pada komoditas yang jadi konsumsi pokok masyarakat, dan efisiensi transportasi.

Tak hanya itu, revolusi pertanian yang lebih baik dengan adanya political will dari pemerintah pun harus digalakkan. Untuk pemerintah Jawa Timur, perlu perbaikan pada aksestabilitas pada Pasar Agro dan penambahan dermaga di Pelabuhan Tanjung Perak. Di hilir, perlu adanya edukasi pada konsumen untuk cinta produk dalam negeri. Yang tidak kalah penting adalah mengembalikan lahan industri menjadi lahan pertanian.

Sementara itu, Isdarmawan mengatakan perlunya perluasan dan pengembangan budidaya produktivitas, peningkatan peranan lembaga penelitian dan akademisi, kemudahan pengaturan tata niaga, serta penekanan biaya logistik. ”Namun yang terpenting adalah adanya kemauan pemerintah untuk peduli pada produk pertaniam,” pungkas Isdarmawan. (ady/esy)