Setiap kabupaten/kota wajib untuk membuat sebuah peta rawan bencana dan juga rencana untuk penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing. Ini untuk mengantisipasi sejak dini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu bencana," papar Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ir Sugeng Triutomo DESS. Sejumlah perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota se-Jawa Timur turut hadir dalam acara tersebut.

Keadaan Indonesia yang rawan bencana turut dikuatkan oleh Dr Amien Widodo MS, ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim (PSKBPI) ITS. Berbagai kejadian bencana seperti gempa, tsunami, tanah longsor maupun banjir sudah berulang kali terjadi. "Semestinya kita jadi ahli di bidang kebencanaan tersebut," ujarnya.

Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Masyarakat Indonesia tetap tidak ahli dan terus jatur korban, kerusakan dan kerugian akibat bencana-bencana tersebut. Hal tersebut karena budaya masyarakat yang menganggap bencana itu hanya sebagai musibah, takdir, peringatan, ataupun ujian dari Tuhan. Bila masyarakat sudah dilatih untuk waspada terhadap bencana sejak dini dan tahu bagaimana menghadapi bencana dengan baik, tentunya hal tersebut tak akan lagi banyak terjadi.

Sugeng mengingatkan, bencana tidak terjadi begitu saja. Tapi diawali dengan adanya bahaya dan kerentanan dari segala aspek di suatu daerah yang akhirnya menyebabkan terjadinya suatu risiko. Setelah ada pemicu, barulah akhirnya terjadi sebuah bencana di suatu wilayah. "Karena itu untuk mempelajari atau memiliki pengetahuan tentang penanggulangan bencana tidak perlu harus menunggu terjadinya suatu bencana lebih dulu. Justru harus disiapkan lebih dini," tegasnya.

Sebelum membuat peta risiko bencana, harus ditentukan dulu peta bahaya. Yakni peta yang memuat informasi tentang tingkat ancaman terhadap satu jenis bahaya pada suatu daerah pada waktu tertentu. Selain itu juga membuat peta kerentanan yang memuat informasi mengenai tingkat kerentanan terhadap satu jenis ancaman bahaya pada suatu daerah pada waktu tertentu.

Selanjutnya, peta kapasitas yang memuat tingkat kapasitas terhadap satu jenis ancaman bahaya pada suatu daerah pada waktu tertentu dapat dihasilkan."Gabungan dari ketiga peta tersebut yang akhirnya menjadi peta rawan bencana," ujar alumni Ilmu Tanah UGM ini. Pria kelahiran Banyuwangi 1953 ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan peta rawan bencana dari 33 provinsi di Indonesia. Saat ini, peta tersebut juga mulai didetailkan menjadi peta rawan bencana di tingkat kabupaten/kota.

Untuk memudahkan penerapan sosialisasi peta rawan bencana di masing-masing daerah, Sugeng juga mengimbau untuk tidak melupakan kearifan lokal dari daerah tersebut. Baik dari kultur yang ada atau pun tokoh masyarakat setempat yang harus diajak berintegrasi. "Coba mengilmiahkan kearifan lokal yang ada, karena beberapa kearifan lokal tersebut ternyata memang ada benarnya bila ditilik secara kajian ilmiah dalam menghadapi bencana," ujarnya.

Tahun 2013 ini, pemerintah Indonesia akan membangun sejumlah bangunan shelter untuk menampung para korban bencana tsunami secara serentak di sejumlah wilayah. Di Jawa Timur sendiri rencananya akan dibangun sebanyak empat shelter yang tersebar di pesisir pantai selatan yang dinilai paling rawan terjadi tsunami.

Pembicara lain yang juga dihadirkan adalah tim dari Laboratorium Komputasi dan Pemodelan Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITS. Materi yang dipaparkan berupa Konsep, Proses, Praktik dan Pemutakhiran Proses Penilaian Risiko. Dalam paparanya, dijelaskan secara detail langkah-langkah dalam membuat sebuah peta risiko bencana.(*/lis)