"Peraturan khusus mengenai mini LNG belum ada, kami berharap pertengahan tahun depan sudah terealisasi sehingga memudahkan untuk investasi," kata Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha dalam loka karya pengembangan teknologi Mini LNG yang digelar Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya di Denpasar, Kamis.

Ia memberikan beberapa rekomendasi dalam regulasi itu kepada pemerintah dalam pengembangan mini LNG di antaranya pemberian keringanan pajak bagi perusahaan yang mengembangkan mini LNG, dan alokasi gas tanpa adanya tender namun perjanjian langsung dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dilibatkannya BUMD itu menurut Satya, agar dapat dirasakan langsung oleh daerah asal sumber daya alam itu.

Wakil rakyat yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup itu mengatakan bahwa teknologi berskala kecil itu merupakan salah satu solusi dalam mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Ia mengatakan, saat ini jumlah subdisi BBM sebesar Rp192 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp80 triliun.

Meskipun terjadi pro dan kontra namun ia mendukung apabila pemerintah menaikkan harga BBM untuk mengatasi membengkaknya subsidi tersebut, disamping melalui konversi dari BBM ke gas, serta pengaturan volume penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD.

"DPR mendukung mini LGN itu karena bisa mengurangi beban subsidi kita, teknologi itu bisa dioptimalkan produksi gas dan kurangi subsidi itu,"katanya.

Total produksi gas secara keseluruhan menurut Satya, sebesar 160 triliun cubic feet.

Dia menekankan kepada pemerintah untuk merubah paradigma dan strategi penjualan gas ke luar negeri yang tidak hanya pada lingkup global melainkan berimplikasi nasional, dengan meminta negara tujuan ekspor gas untuk menanamkan kembali industrinya di Indonesia.

Selain itu ekspor gas ke tidak hanya sebatas meningkatkan pendapatan negara melainkan merubah pertumbuhan ekonomi yang merata.(ant)

http://seputarbali.com/flash-news/5844-dpr-dorong-pemerintah-terbitkan-regulasi-mini-lng.html