Sistem pembayaran gaji dan honorarium untuk pegawai dan dosen di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya selama ini menggunakan beberapa rekening bank. Sehingga kadang menyebabkan terjadinya human error dalam proses pembayaran belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan dan honorarium seluruh pegawai ITS baik PNS dan honorer melalui rekening.

Kebijakan ini sempat menimbulkan pro dan kontra, karena adanya beberapa alasan prinsip yang tidak memungkinkan untuk berpindah rekening bank, salah satunya yang sudah menggunakan bank berbasis syariah. Menanggapi masalah ini, Pembantu Rektor II Ir Muhammad Faqih MSA PhD mengambil kebijakan dengan memberikan dispensasi untuk menggunakan rekening di bank BNI Syariah atau Syariah Mandiri.

Sebenarnya penerapan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari peraturan terbaru Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Unit vertikal terkecil Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Indonesia tersebut mewajibkan seluruh pegawai pemerintahan agar mempunyai satu rekening saja yang seragam.

Namun pimpinan ITS masih memberi kelonggaran dengan menawarkan dua rekening bank untuk dipilih. Kebijakan ini harus diambil, pasalnya, beragamnya rekening tabungan para karyawan berimbas pada banyaknya jumlah dokumen yang harus dimasukkan ke database ITS tiap bulannya. Padahal proses entry data tidak selalu berjalan lancar.

Kebijakan baru ini juga membantu dalam hal efisiensi waktu. Birokrasi ITS harus menangani 70 Surat Perintah Membayar (SPM) gaji karyawan ITS. Namun, setelah kebijakan ini diresmikan, SPM yang ditangani jauh berkurang sehingga waktu yang dibutuhkan pun jauh lebih singkat.

Walaupun kebijakan ini telah diresmikan sejak September ini. Namun penerapannya belum bisa bersamaan untuk semua karyawan ITS. Sebab, selain proses penyeragaman buku rekening yang cukup lama, status karyawan ITS yang berbeda-beda juga menjadi penghambat. Untuk karyawan berstatus CPNS dan PNS akan berlaku mulai bulan November, sedangkan yang honorer sejak bulan Oktober. (*)