Ditemui di sela kesibukannya, Kepala BPP, Dr Ir Sri Gunani Partiwi MT menjelaskan apa yang melatarbelakangi revisi Petunjuk Operasional (PO) ITS. Ia menuturkan bahwa PO merupakan basis dalam oprasional semua pendanaan di ITS.

”Tahun ini perubahan dilakukan besar-besaran, seperti OTK yang juga sudah diperbaharui,” ulasnya. Perubahan OTK itulah yang mendasari perubahan PO. Sehingga, Nani melanjutkan, untuk mengakomodasi perubahan OTK, perlu adanya revisi PO.

Selain OTK, perubahan pendanaan pun turut dijadikan acuan. Sitem pengelolaan dana ITS yang mengacu pada Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) yang ditetakan melalui Keputusan Menteri Keuangan No 363/KMK 05/2008 tanggal 17 Desember 2008, pun mengalami perkembangan pesat.

Status yang semula Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keungan ITS tahun 2010, kini naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Nani turut merasa bangga dengan adanya perubahan tersebut. ”Kalo ibarat prestasi, ya ini merupakan prestasi terbaik dalam sebuah institusi,” papar mantan Ketua Jurusan Teknik Industri ini.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pertengahan Maret lalu, dikabarkan bahwa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SPP. Semakin besar pendapatan negara di sektor tersebut, kontribusi ke perguruan tinggi pun akan semakin besar.

Senada dengan hal tersebut, Nani turut membenarkan bahwa Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) dihitung berdasarkan jumlah PNBP yang dimiliki. ”Sehingga semakin besar kita punya PNBP, maka semakin besar pula BOPT yang kita dapatkan nantinya,” ulasnya.

Perlu Kerjasama yang Kuat
Oleh karena itu, Nani pun menekankan perlu adanya kerjasama semua pihak guna meminimalisir PO ITS. Terutama yang Nani soroti adalah banyaknya kegiatan yang dilakukan namun tidak tercatat karena tidak ada yang melapor. ”Sebenarnya hal ini sangat membantu, walaupun kegiatan itu in out,” papar wanita kelahiran Semarang ini.

In out yang Nina maksud adalah pemasukan yang sekali habis. Misalnya, beasiswa. Termasuk kegiatan-kegiatan yang tidak menyumbangkan dana sedikitpun untuk pengembangan institusi. ”Karena perhitungan BOPT itu adalah dari berapa proporsi PNBP yang diterima,” lanjutnya.

Nani juga menganjurkan setiap individu atau unit yang menggelar kegiatan dan menghasilkan pemasukan dana, segera dilaporkan agar dapat dicatat sebagai pemasukan. ”Dengan demikian dapat meningkatkan kinerja pelayanan yang selama ini dianggap musiman, sehingga untuk masalah yang penting, kita siap untuk memfasilitasi,” ungkapnya.

Lebih dalam, Nani mengungkapkan bahwa peruabahan ini sifatnya transparan. Sehingga seluruh elemen diharapkan dapat mengetahui satu sama lain. Terkait besarnya penggunaan dana atau pengeluaran dalam suatu kegiatan. ”Kami akan terus berusaha, dan kuncinya adalah ketepatan dalam perencanaan kita, jadi mohon kerjasamanya,” tutupnya. (lik/fz)